kaltengtoday.com – Sampit. Pengamat politik dan pemerintahan, H.M Jhon Krislie SE, M.Si menilai Pemkab dan DPRD Kotim kurang peka terhadap dampak situasi dan kondisi penanganan Covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama terhadap perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Mestinya DPRD bersama Pemkab Kotim saat ini segera melakukan penyesuaian terhadap APBD Fiskal Tahun 2020 dalam rangka menghadapi dampak wabah penyebaran covid-19, dan melakukan langkah-langkah subsidi ke masyarakat bagi yang berpenghasilan rendah,” kata Jhon Krislie, Senin (30/3/2020) kepada kaltengtoday.com.
Mantan Ketua DPRD Kotim dua Periode ini menjelaskan, Kebijakan fiskal yakni kebijakan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran melalui struktur APBD yang sudah direncanakan sebelumnya.
Dari hasil Penyesuaian APBD Fiskal Tahun 2020 itu lanjut Jhon, eksekutif dan legislatif bisa menyepakati untuk mengalihkan pos anggaran kepada yang lebih prioritas saat ini untuk penanganan sekaligus penanggulangan dampak Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Salah satu contoh operasi pasar karena kenaikan harga sembako, kemudian penghentian pengadaan barang dan jasa, pengalihan anggaran perjalanan dinas, yang tidak dapat dilaksanakan tahun ini dapat seluruh nya diarahkan untuk anggaran tanggap darurat dan dampak dari covid 19,” jelas Jhon.
Ditambahkannya, sekarang yang dibutuhkan itu adalah kepekaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nya sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
“Pimpinan dan anggota DPRD harus lebih peka sesuai dengan kewenangannya dan tugas fungsi yang diamanahkan, yakni soal anggaran, pengawasan,dan bagian keterwakilan rakyat kotim,” Demikian Jhon Krisli. [Red]
Discussion about this post