Pemkab Diminta Segera Turun Tangan “Masyarakat Cempaga jangan mau Diadu Domba”

kaltengtoday.com, Sampit,- Konflik antara antar masyarakat Desa Patai dan Koperasi Cempaga Perkasa yang notabenenya juga sebagian warga Patai Kecamatan Cempaga itu mengundang perhatian dari Komisi I DPRD Kotim.

Mereka menilai kedua belah pihak jangan sampai terhasut untuk saling bergesekan dan jangan mau diadu domba perusahan guna kepentingan mereka menguasai lahan yang saat ini menjadi objek sengketa.

“Kami menekankan agar kedua kelompok yang bertikai jangan sampai terlibat konflik dan jangan mau diadu domba karena saya mengikuti kasus ini sebenarnya konflik itu antara IUPHKm dengan pihak perusahaan,”kata Rimbun Ketua Komisi I . Konflik antara antar masyarakat Desa Patai dan Koperasi Cempaga Perkasa yang notabenenya juga sebagian warga Patai Kecamatan Cempaga itu mengundang perhatian dari Komisi I DPRD Kotim.

Mereka menilai kedua belah pihak jangan sampai terhasut untuk saling bergesekan dan jangan mau diadu domba perusahan guna kepentingan mereka menguasai lahan yang saat ini menjadi objek sengketa.

“Kami menekankan agar kedua kelompok yang bertikai jangan sampai terlibat konflik dan jangan mau diadu domba karena saya mengikuti kasus ini sebenarnya konflik itu antara IUPHKm dengan pihak perusahaan,”kata Rimbun Ketua Komisi I .

Baca Juga : Tindak Lanjuti Hasil Temuan Jalan Umum Digunakan PBS, Ini Yang Dilakukan Komisi IV DPRD Kotim

Rimbun menegaskan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kotim harus segera menyikapinya. Jangan sampai muncul gesekan antara dua kelompok masyarakat .

“harus segera ditangani pemerintah daerah untuk persoalan IUPHKm dengan perusahaan jangan sampai masyarakat diadu domba begini,””ujar Rimbun.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan jika masyarakat tidak bisa saling menahan diri maka persoalan sebenarnya tidak diselesaikan. Sebab persoalan sebenarnya saat ini yakni areal IUPHKm itu dikuasai perusahaan sehingga seharusnya focus masyarakat yakni bagaimana agar IUPHKm itu kembali ke masyarakat.

“Jangan sampai persoalan utamanya dikaburkan karena keributan antara warga dengan pengurus koperasi, apalagi kalau areal IUPHKm itu tidak ada tumpang tindih dengan IUP Koperasi Plasma saya kira persoalannya beres saja,”tegas dia.

Rimbun menduga konflik antara pengurus koperasi dan IUPHK mini sengaja diciptakan sehingga nantinya masyarakat tercerai berai tidak lagi fokus untuk menghadapi ulah perusahaan tersebut.

“Intinya ,masyarakat jangan mudah diadu domba karena ada persoalan besar yang butuh kebersamaan dalam memperjuangkannya itu,” Demikian Rimbun

Baca juga : Komisi IV DPRD Kotim Bakal Panggil Perusahaan Yang Memanfaatkan Jalan Umum

Rimbun menegaskan pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Kotim harus segera menyikapinya. Jangan sampai muncul gesekan antara dua kelompok masyarakat .

“harus segera ditangani pemerintah daerah untuk persoalan IUPHKm dengan perusahaan jangan sampai masyarakat diadu domba begini,””ujar Rimbun.

Politikus PDI Perjuangan ini menyebutkan jika masyarakat tidak bisa saling menahan diri maka persoalan sebenarnya tidak diselesaikan. Sebab persoalan sebenarnya saat ini yakni areal IUPHKm itu dikuasai perusahaan sehingga seharusnya focus masyarakat yakni bagaimana agar IUPHKm itu kembali ke masyarakat.

“Jangan sampai persoalan utamanya dikaburkan karena keributan antara warga dengan pengurus koperasi, apalagi kalau areal IUPHKm itu tidak ada tumpang tindih dengan IUP Koperasi Plasma saya kira persoalannya beres saja,”tegas dia.

Baca Juga :Setelah AKD Baru Disahkan 2 Fraksi “Non Job” di DPRD Kotim

Rimbun menduga konflik antara pengurus koperasi dan IUPHK mini sengaja diciptakan sehingga nantinya masyarakat tercerai berai tidak lagi fokus untuk menghadapi ulah perusahaan tersebut.

“Intinya ,masyarakat jangan mudah diadu domba karena ada persoalan besar yang butuh kebersamaan dalam memperjuangkannya itu,” Demikian Rimbun[Red]