kaltengtoday.com, Palangka Raya – Mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru diatas lahan 256.142 hektar menurut Wahana Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah (WALHI Kalteng) akan menggusur puluhan ribu masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Mega proyek ini juga diyakini oleh pihaknya akan menghancurkan hutan-hutan tersisa Kalimantan, merampas lebih dari 68 ribu hektar wilayah perairan pesisir dan belasan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta memperbesar eksploitasi material di wilayah lainnya untuk menyokong pembangunan IKN.
Direktur WALHI Kalteng, Bayu Herinata menyampaikan dipilihnya lokasi IKN yang secara eksisting dikuasai oleh korporasi melalui izin-izin kehutanan, pertambangan dan perkebunan ditengarai dapat menjadi pintu “pemutihan” pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.
Seperti adanya pengabaian tanggung jawab korporasi untuk mereklamasi lubang tambang milik mereka. Saat ini tercatat 2.415 lubang tambang dengan total luasan 29 ribu hektar masih menganga di wilayah IKN.
Alasan pemerintah menurut pihaknya juga memindahkan IKN karena secara kualitas ekologis Jakarta menurun adalah sebuah kekeliruan.
Baca Juga : Pembangunan Jalan Tol Kalteng – IKN Perlu di Dorong
“Sebab, yang dibutuhkan Jakarta adalah pemulihan lingkungan serta penghentian pembangunan skala besar yang telah melampaui daya dukung serta daya tampung lingkungan Jakarta. Pindah atau tidaknya IKN, Jakarta butuh pemulihan,” katanya kepada awak media, Jumat (1/4).
Pihaknya juga mengungkapkan alasan lain adalah ketimpangan pembangunan dan ekonomi. Paradigma pembangunan yang dipilih pemerintah saat ini dengan meletakkan pembangunan fisik skala besar juga sebuah kekeliruan.
“Pembangunan infrastruktur yang saat ini disebut sebagai Proyek Strategis
Nasional dan Kawasan Strategis Nasional sesungguhnya tidak berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat biasa di kampung-kampung. Dan faktanya negara selalu gagal mengenali kebutuhan rakyatnya,” ungkapnya.
Namun hal ini itu tidak membuat pemerintah rendah hati untuk menyatakan kegagalan dan bertanya kepada rakyat apa sesungguhnya yang menjadi kebutuhan.
Lebih lanjut, Kalteng yang merupakan salah provinsi di pulau kalimantan yang posisinya tidak jauh dari lokasi rencana pembangunan ibukota negara, kini digadang-gadang sebagai penyangga berbagai kebutuhan di ibukota negara.
“Kata penyangga seolah-olah menjadikan suatu tanda bahwa Kalteng punya tugas berat dalam memberikan pondasi yang kuat untuk mensukseskan adanya ibukota negara yang ada. Selain mendukung secara kebutuhan pembangunan tentunya secara pembangunan ekonomi akan menjadi salah satu komponen utama sebagai tanggung jawab,” terangnya.
Discussion about this post