Kelembagaan Adat Diharapkan Diperhatikan

kaltengtoday.com, Sampit – Adat merupakan salah satu harta dan aset yang tak ternilai harganya. Karena adat itu tidak bisa dipisahkan dan terpisahkan dari terbentuknya sebuah bangsa dan negara. Salah satu cara melestarikan adat istiadat tentunya dengan memperkuat kelembagaan adat itu sendiri.

Hal itulah yang menjadi buah pikiran dan perhatian serius tokoh adat yang ada di Bumi Habaring Hurung, salah satunya tokoh adat dan juga Damang Kepala Adat Kecamatan MB Ketapang M Fitriansyah.

Dikatakan Fitri sapaannya ini, kelembagaan adat tidak ada bisa bergerak jika tidak ada dukungan moril dan materi dari pemerintah daerah. Apalagi kelembagaan adat ini sudah diatur di dalam Perda Tahun 2012 lalu.

“Saya berharap pemamgku kepentingan di pemerintah kabupaten dalam hal ini Bupati Kotim H Halikinnor lebih memperhatikan lagi kelembagaan adat,”katanya kepada Kaltengtoday, Senin (7/2).

Mulai dari Damang bahkan sampai mantir adat juga harus diperhatikan. Misalnya saja, terkait anggaran kedamangan adat yang memang harus dipikirkan. Sebab, banyak permasalahan adat yang memang menjadi rana dari kedamangan ini.

Misalnya saja masalah sengketa lahan. Pada saat warga meminta bantu dirinya untuk melakukan mediasi dan lokasi warga itu jauh. Terkadang jarak tempuh jauh dan waktunya bisa malam hari. Ujarnya.

Kata dia, karena Damang ini hanya memiliki sepeda motor dan tidak jarang ada penolakan karena jarak dan juga kendaraan operasional yang kurang memadai untuk bisa ke lokasi. Hal inilah salah satu keluhan kami di kedamangan adat. Ungkapnya.

Belum lagi untuk komputer dan alat tulis berupa kertas dan lainnya yang terkadang dari kantong pribadi. Sampai saat ini belum diakomodir oleh pemerintah daerah. Padahal sudah jelas hal tersebut diatur di dalam Perda Kotim 2012 lalu.

Di dalam perda itu mengatur kelembagaan adat. Namun, sampai saat ini perda tersebut belum mampu menjadi pisau untuk kelembagaan adat tetap eksis. “Karena diberi kepercayaan makanya lembaga adat ini harus tetap lestarikan dan dipikirkan bersama-sama,”ucapnya.

Sebenarnya, masih banyak keluhan dari para damang Kotim ini kepada pemerintah daerah. Mulai dari dana operasionalnya, honor atau gajih damang bahkan sampai pada kantor kedamangan. “Jika bukan kita yang peduli dengan lembaga adat ini siapa lagi,”katanya.

Makanya, menurut Fitri bahwa dirinya yakin dan percaya Bupati Kotim Halikinnor bisa memikirkan dan peduli lagi kepada kelembagaan kedamangan. Saat ini banyak kasus-kasus tentu harus disesuaikan dengan keadaan kedamangan itu sendiri. Jangan sampai kedamangan ini mati suri dari sisi operasionalnya. Pungkasnya. [Red]