Fraksi Golkar Berikan Tiga Poin Penting Untuk Pengelolaan Pasar Bahayak

kaltengtoday.com, Sampit – Tiga hal penting jadi penekanan Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kotawaringin Timur dalam pengelolaan Pasar Bahayak yang baru saja disahkan rancangan peraturan daerahnya.

“Untuk itu kami ingatkan lagi ada tiga hal yang harus menjadi perhatian sebagai mana yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar, Darmawati,16 Desember 2021 di Sampit.

Pertama, masalah efisiensi. Pelajaran yang sangat berharga dari kebanyak perusahaan daerah adalah efisiensi, terjadi pemborosan dana di sana-sini karena para pengelolanya tidak memiliki keahlian yang cukup

Keputusan-keputusan manajerial berkaitan dengan investasi baru, penentuan tarif atau keputusan lain diambil secara tidak profesional. Dan ada nuansa kolusi, korupsi dan nepotisme menandakan ketidak profesionalan para pengelolanya.

Kedua kata dia, masalah birokrasi dan intervensi. Banyaknya Perusahaan Daerah tidak kompetitif dengan swasta salah satu penyebabnya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis.

Keputusan bisnis baik yang bersifat strategis maupun keputusan-keputusan konvensional lainnya harus selalu ijin kepada pemerintah daerah yang terkadan lambat dan berpotensi masuk intervensi kepentingan dalam wilayah manajemen.

Baca Juga :  Bapemperda DPRD Kotim Optimalkan Waktu Pembahasan Raperda

Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Selaku pemilik, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengawasi perkembangan perusahaan daerah guna menjamin keberlangsungan dan kebermanfaatan bagi kepentingan daerah. Penempatan Tim Pengawas yang tidak tepat, tidak memiliki kapasitas dan kompetensi dalam bidang bisnis, berpotensi tidak terjadinya fungsi pengawasan secara optimal.

Baca Juga :  Komisi IV DPRD Kotim, Desak Pemerintah Daerah Tuntaskan Pengaspalan Jalan Menuju Bandara

“Tiga hal ini sekiranya menjadi perhatian penting, bagaimana aplikasi Perusda nantinya dapat terhindar dari praktek-praktek seperti itu. Sehingga dapat menjamin kebermanfaatan Perusda bagi pembangunan Kotim,” Demikian Darmawati. [Red]