Penggunaan DIPA Untuk Pemulihan Ekonomi

kaltengtoday.com, – Kasongan – Wakil Bupati Katingan Sunardi Litang akan menuruti instruksi pemerintah pusat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Dalam kondisi masih di tengah pandemi virus corona (Covid-19), Jokowi menekankan empat fokus dalam penggunaan anggaran. Diharapkan fokus tersebut akan membantu pemulihan di bidang kesehatan dan ekonomi, ” Katanya, Sabtu (4/12/2021).

Pertama, penanganan kesehatan, ini masih dalam hal penanganan Covid-19, penanganan kesehatan juga diutamakan untuk persiapan vaksinasi vaksin Covid-19. Antara lain dalam penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan termasuk laboratorium.

Fokus kedua berkaitan dengan pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Tekanan ekonomi akibat Covid-19 berdampak besar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

” Dengan demikian, yang menjadi perhatian presiden mengenai program pemulihan ekonomi. Pandemi Covid-19 dinilai juga telah memberikan tekanan bagi pelaku usaha,” Jelasnya.

Menurutnya, penggunaan anggaran juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk reformasi struktural. Sehingga menciptakan pondasi yang kuat bagi berbagai sektor.

Baca juga : Pemkab Katingan Ikuti Acuan Kebijakan Pemerintah Pusat

“Total alokasi belanja pemerintah RI pada tahun 2021 sebesar Rp 2.750 triliun naik 0,4 persen dari tahun 2020. Perinciannya, sebesar Rp 1.035 triliun untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan Rp 795,5 triliun anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) . Dan alokasi belanja tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pemulihan prioritas pembangunan di berbagai bidang”, sebutnya.

Baca juga : Pemkab Katingan Berlakukan Pembatasan Mobilisasi Masyarakat

Sunardi mengungkapkan, Presiden Jokowi akan fokus terhadap sejumlah bidang yang mendapatkan jatah besar dalam DIPA 2021 antara lain adalah bidang kesehatan Rp 169,7 triliun, bidang pendidikan Rp 550 triliun, bidang infrastruktur Rp 417,17 triliun, perlindungan sosial Rp 408,8 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, serta pembangunan teknologi informasi Rp 26 triliun.[Red]