Wagub Kalteng Hadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021

kaltengtoday.com, – Palangka Raya, – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 DPRD Kalteng. Rapur dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Wagub Kalteng, Senin (08/11/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng Abdul Razak. Agenda rapat kali ini mendengarkan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalteng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kalteng Tahun Anggaran 2022.

Wagub H. Edy Pratowo saat membacakan Pidato Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, secara riil tetap diupayakan mencerminkan niat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan sinergitas upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional dan daerah, serta memenuhi kehendak masyarakat untuk melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian, serta lebih fokus kepada pembangunan bidang infrastruktur, pembangunan bidang pendidikan, pembangunan bidang kesehatan dan pembangunan bidang ekonomi secara luas.

Baca juga : Pemprov Kalteng Terima 3 Penghargaan Badan Kepegawaian Negara

Fokus pembangunan infrastruktur pada periode Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo adalah melanjutkan kembali proyek strategis Multi Years, yang meliputi pembangunan beberapa ruas jalan di Kabupaten/Kota se-Kalteng, dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 2,1 Triliun, melalui skema pembayaran bertahap dimulai dari tahun anggaran 2022 dan diperkirakan akan selesai bersamaan dengan akhir masa jabatan kami, paling lambat pada Tahun 2024.

Baca juga : Pemprov Kalteng Laksanakan Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW

Kemudian pada bidang kesehatan, fokus utama dari penganggaran belanja APBD adalah sebagian besar untuk penanganan pandemi Covid-19 dan juga proses penerapan protokol kesehatan, yang selaras dengan kebijakan PPKM Pemerintah Pusat, serta penuntasan program vaksinasi untuk masyarakat umum dan tenaga medis.