Kaltengtoday.com, Kasongan, – Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong Himpunan Bank- Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan. Mensos meminta Bank Himbara memenuhi hak-hak KPM sebelum pekan ketiga September.
“Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum minggu ketiga September. Kasihan KPM itu. Tidak ada yang sulit pak, kalau kita bersungguh-sungguh,” katanya, Kamis (16/9/2021).
Risma juga menyampaikan masukan yang diterima hampir sama dengan pertemuan yang digelar di Kalimantan Selatan. Salah satu masukan yang terungkap adalah proses penyaluran bansos yang menghadapi tantangan geografis. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa dan sungai.
Untuk mengatasi kendala tersebut Mensos meminta Bank Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT.
“Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan,” pintanya.
Kepada semua pihak terkait, Mensos meminta untuk berhati-hati dengan data. Misalnya saat diketahui bahwa bansos tidak sampai karena alamatnya tidak diketahui, Mensos meminta agar tidak lantas bantuan tidak disalurkan. “Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan dosa kita pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini,” katanya.
Baca Juga : Menteri Risma Datangi Korban Banjir Jalan Mendawai Palangka Raya.
Untuk itu, meminta agar bank mendekatkan pelayanannya ke tempat tinggal KPM. Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan, pungkasnya
Baca Juga : Wagub Kalteng Dampingi Mensos Berikan Bantuan Korban Banjir di Kabupaten Katingan
Bupati Katingan Sakariyas mengatakan, untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng terutama di Katingan memang perlu pendekatan khusus.
” Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Kalteng. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungan Mensos, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT. [Red]
Discussion about this post