Legislator Ini Sayangkan Ratusan Warga Berdesakan Minta Divaksin

Kalteng Today – Sampit, – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah, menyayangkan kelalain pemerintah daerah setempat dalam membatasi kerumunan warga sehingga berdesak desakan saat mendatangi yang diadakan di salah satu Mall di Sampit.

“Sangat disayangkan sekali kejadian ini, masyarakat berdesak-desakan saat antri vaksin yang diadakan di salah satu mall di sampit, jika seperti itu situasinya maka bukan saja tidak dapat mencegah penularan Covid-19 namun justru sebaliknya menambah kerawanan tertular,” kata Riskon, Kamis 5 Agustus 2021 di Sampit.

Seyogyanya menurut Riskon, pemberian vaksin dari pemerintah pusat adalah untuk memberikan solusi agar masyarakat terhindar dari Covid-19, namun jika tata caranya berkerumun dan berdesak-desakan seperti yang sudah terjadi maka malah akan beresiko menjadi terpapar.

Ia menegaskan, kejadian seperti ini harus menjadi perhatian semua pihak penyelenggara vaksin agar tujuan vaksin bisa tercapai tertib dan aman jangan sampai ada lagi penyelenggaraan program pemberian vaksin dari pemerintah pusat terkesan seperti mengantri sembako namun semuanya harus aman tertib dan terkendali.

“Sebaiknya pemkab kotim melalui dinkes sebagai leading sektor kegiatan vaksin covid19 berkolaborasi dengan disdukcapil sampai kepada RT/RW mengenai peserta yang akan di vaksin kemudian masyarakat diberikan undangan vaksin seperti halnya waktu pilkada tahun lalu,” ungkap Riskon.

Baca juga : GMKI Minta Pemerintah Evaluasi Sistem Pelaksanaan Program Vaksinasi

Dengan demikian, lanjut Politisi Golkar ini juga masyarakat yang datang bisa diatur jam datangnya dan tidak menimbulkan kerumunan, karena partisipasi masyarakat waktu pilkada tahun lalu cukup banyak dan semuanya berlangsung tertib aman dan terkendali serta tidak lupa menggunakan prokes.

“Sampai saat ini saya belum ada mendengar berita cluster pilkada covid19, oleh sebab itu mudahan-mudahan ini bisa jadi perhatian semua pihak yang terkait sehingga bisa menjadi solusi untuk kedepan penyelenggaraan pemberian vaksin dari pemerintah pusat,” Demikian Riskon.[Red]