Cegah Kerumun, Penerima Vaksin Mestinya Diatur

Kalteng Today – Kuala kurun, – Saat ini, program pemerintah tengah gencar melakukan vaksinasi covid-19 untuk masyarakat, begitu pula di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Menyingkapi hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gumas mengharapkan dengan fasilitator ke penerima vaksin mestinya diatur tata cara, supaya tidak terjadi kerumunan.

Wakil Ketua I DPRD Gumas Binartha mengatakan, dengan dilakukannya pengaturan bagi penerima vaksin tersebut seharusnya dilakukan secara teratur, sehingga tidak menimbulkan kerumunan massa. Pasalnya mencegah daripada klaster-klaster baru tentunya.

“Kami mengharapkan bagi puskesmas, RSUD dan sejenisnya apabila mengadakan vaksin ke masyarakat lagi untuk mencegah kerumunan, semestinya diatur terlebih dahulu tatacara bagi penerima vaksin, agar tidak timbul klaster baru seperti yang terjadi di Talaken waktu lalu itu harapan kami,” ucap Binartha saat rapat bersama forkopimda di lantai I kantor bupati setempat, Senin (12/7).

Ke depan juga dia berharap, kepada petugas saat penerima vaksin covid-19, supaya menyediakan tenda dan tempat duduk bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi kerumunan dan sesak-sesakan. Artinya, apabila dilakukan tempat maka menghindari daripada klaster baru kedepan.

“Kalau ada lagi dilakukan vaksin saran kami supaya disediakan tenda dan diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi masyarakat sesak-sesakan, dan itu kita belajar dari pengalaman yang ada sehingga tidak terjadi lagi,” sesalnya.

Menurut politikus dari partai berlambang pohon beringin ini menyebut, begitu juga bagi petugas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga, agar kedepan bisa memonitor warga yang terpapar virus yang menjalani isolasi mandiri. Sehingga, dapat memutuskan mata rantai daripada penyebaran tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Gumas Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi Covid-19

“Bagi yang isolasi mandiri, kalau berjemur dan melakukan aktivitas di tempatnya saja tidak apa, tetapi kalau keluar kemana-kemana ke pasar dan lainnya itu. Maka saran kami ini perlu dicegah oleh petugas PPKM supaya memonitor mereka,” pungkas dia. [Red]