Kalteng Today – Sampit, – Begitu kerasnya perjuangan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani bencana wabah Covid-19 yang berdampak luas terhadap disegala aspek kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, pendidikan, peribadatan keagamaan dan aspek lainnya.
Tentu hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil menengah sejak maret 2020 sampai sekarang. Bahkan, musibah bencana non alam ini tidak lenyap dimuka bumi khususnya di Indonesia. Para ahli epidemiologi mengatakan tidak tahu kapan wabah ini berakhir dan tidak dapat diprediksi oleh para ahli epidemiologi.
Pengamat Sosial Ekonomi Kotim M Gumarang menjelaskan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan mulai dari menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang dikenal 3 M, yaitu masker, mencuci tangan, menjaga jarak sampai dengan kebijakan PSBB. Kemudiaan PPKM Darurat dan vaksin gratis, vaksin mandiri yg berkaitan terhadap kesehatan. “Namun tak juga mengurangi angka penularan bahkan Indonesia terjadi lonjakan positif covid 19 menembus angka 34.000 lebih dalam satu hari terkonfirmasi positif dalam bulan Juli 2021 ini,”jelasnya, Senin (12/7).
Bukan saja mengurangi angka Covid-19, pemerintah juga dihadapkan dengan mengantisipasi krisis ekonomi yang kian terpuruk akibat ketersediaan anggaran yang banyak dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19 ini.
“Ribuan triliun dalam satu tahun anggaran APBN, belum mampu untuk menyelesaikan masalah, bahkan krisis kesehatan dan ekonomi mengancam terhadap krisis aspek kehidupan lainnya,”tegasnya.
Kalau pemerintah gagal atau tidak berhasil melaksanakan kebijakan PPKM Darurat bahkan sampai dengan perpanjangan waktu, dalam kondisi situasi yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksinya pandemi Covid-19 kapan berakhir atau menghilang. Sehingga membuat pemerintah delamatis dalam menyikapinya, karena kebijakan ekonomi dan kebijakan kesehatan tak mampu tampaknya mengimbangi badai wabah Covid-19 ini. Paparnya.
“Ditambah lagi gejolak politik dalam negeri yang semakin memanas. Nampak munculnya sikap masyarakat yang menentang dan/atau apriori terhadap kebijakan pemerintah dan/atau adanya ketidakpercayaan terhadap pemerintah,”tambahan pula.
Dalam hal ini pemerintah harus ada konsep kebijakan baru yang lebih populis dan konstruktif bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat. “Kebijakannya Pemerintah Indonesia tidak harus linear dengan WHO dan ataupun tidak harus selalu menyamakan dengan kebijakan negara lainnya,”tegasnya lagi.
Apa lagi saat ini Negara Indonesia sudah masuk kategori Negara yang berpenghasilan menengah ke bawah menurut data Bank Dunia yang dulunya Indonesia termasuk Negara yang berpenghasilan tergolong menengah ke atas. Justru sekarang turun kelas dan termasuk Negara berpenghasilan menengah ke bawah, yaitu dengan GNI per kapita di bawah US $ 4.000, ini sangat mengkhawatirkan nantinya. Ungkapnya.
Saya memiliki pemikiran lebih baik aktivitas ekonomi dan sosial dibebaskan saja. Namun vaksin dan protokol kesehatan tetap diharuskan dengan pengawasan yang ketat. Kemudian untuk mendukung semua itu pemerintah menggratiskan semua pelayanan kesehatan khusus Covid-19 dengan melibatkan semua pihak untuk membangun pos pos pelayanan kesehatan covid-19 gratis.
Misalnya saja puskesmas, apotik, posyandu, di sekolah, di kantor kantor pemerintah atau swasta, pelayanan keliling, isolasi mendiri gratis berupa obat,vitamin/suplemen dan lainnya. Semua itu untuk melakukan pelayanan gratis baik untuk tes swab antigen maupun menyediakan obat obatan atau vitamin/suplemen, pos pos pelayanan kesehatan tersebut untuk masyarakat bila ada merasa tidak sehat atau mengalami gejala yg mengarah terkena Covid-19. Harapnya.
Kecuali pasien yang gawat atau parah baru mendapat perawatan di rumah sakit, yang semua itu dibiayai oleh negara dan sebagai pemeran aktor utama dalam pelaksanaan ini adalah Kementerian Kesehatan dan kementerian keuangan dan Satgas Covid-19. Jelasnya.
“Semua yang menyangkut Bansos baik bentuk sembako maupun uang tunai atau dana stimulus untuk masyarakat terkena dampak covid 19 konsekuensinya ditiadakan atau dihapus oleh pemerintah,”ucapnya.
Baca Juga : Â Perkuat Ekonomi Sektor UMKM di Kotim
Sehingga pemerintah lebih terkonsentrasi atau terarah pemulihan ekonomi dan kesehatan yang lebih ideal, meniadakan atau mengurangi keterlibatan fungsi-fungsi yang lain seperti kementerian sosial yang terlalu banyak menelan biaya atau anggaran. Namun tidak efektif bahkan tidak perlu ikut dalam penanganan dampak Covid-19 tersebut. Tambahnya lagi.
Cukup yang paling berperan adalah kementerian Kesehatan dan kementerian Keuangan dan Satgas Covid-19 dan lembaga atau institusi yang lain sifatnya membantu, jadi pemerintah tidak terlalu dibebani anggaran yang memberatkan dan tidak seharusnya. Tutup Gumarang. [Red]
Discussion about this post