KaltengToday – Puruk Cahu, – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021 ini tentu melalui berbagai mekanisme yang telah dilakukan pembahasan sebelumnya oleh instansi terkait seperti setelah guru dan tenaga pendidik di vaksin Covid-19.
Ketua Komisi I DPRD Murung Raya (Mura), Rumiadi meminta pemerintah agar transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah divaksin.
“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin,” ujar politisi PDI-Perjuangan ini, Selasa (6/7/2021).
Penyampaian yang dimaksud bisa melalui media atau website resmi dari pihak Satuan Tugas (Satgas) atau metode lainnya yang bisa diketahui masyarakat . Karena menurut Rumiadi PTM diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai menjadi was-was di kalangan orang tua.
“Saat ini grafik kasus Covid-19 masih belum terjadi tanda-tanda berakhir. Sehingga, kami tidak ingin PTM keselamatan anak-anak dari terpaparnya virus ini terjadi,” tambah Rumiadi.
Dirinya juga meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak. Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka.
Baca Juga : DPRD Mura Ingatkan Satgas Jangan Gagal Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19
Daftar periksa protokol kesehatan tersebut berupa daftar kesiapan sekolah dalam melaksanakan sekolah tatap muka seperti memiliki tempat cuci tangan, thermo gun dan fasilitas kesehatan yang baik, ujarnya.
“Kebijakan PTM harus memperhatikan zonasi. Untuk zona orange dan merah saya sarankan agar PTM tidak dilakukan. Selain itu pemerintah harus menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat, terutama para wali murid seperti apa skema dari PTM yang akan diterapkan. Apalagi setiap sekolah dan daerah memiliki kondisi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Pemerintah juga harus memastikan PTM berjalan dengan aman, jangan lepas tangan dan sepenuhnya menyerahkan kepada orang tua murid” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post