Kalteng Today – Palangka Raya, – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Juru Bicara Tim Penyusun Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2020, Bryan Iskandar menyampaikan dari Bidang Pemerintahan, Keuangan, Hukum, dan Politik masih banyak yang perlu diperbaiki.
“Seperti aparatur pemerintahan, kepegawaian atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kami rasa perlu adanya penerapan sistem beban kerja dan penilaian kinerja baik secara Satuan Organisasi Pemerintah Daerah (SOPD) dan PNS itu sendiri,” katanya, Minggu (30/5).
Politisi Partai NasDem Kalteng ini menambahkan, dengan pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan daerah bagi PNS, sehingga tidak terjadi kesenjangan dan tumpang tindih honorarium.
“Dengan adanya rasionalisasi anggaran dan juga kendala protokol kesehatan (Prokes) di masa pandemi Covid – 19, banyak kegiatan di BPSDM yang tidak terlaksana dan juga tidak mencapai target. Hal tersebut sedikit banyak menghambat jenjang kepangkatan atau jabatan PNS dan proses penganggaran,” tuturnya.
Dirinya menjelaskan, DPRD Provinsi Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui SOPD terkait (BPSDM) untuk melaksanakan kegiatan atau program yang tidak terlaksana di Tahun 2020 lalu.
“Kami juga meminta agar instansi terkait agar membuat inovasi kegiatan dalam rangka menyesuaikan dengan Prokes Covid – 19. Sehingga program pendidikan dan pelatihan tetap terlaksana,” tegasnya.
Baca juga : DPRD Kalteng Akui Pandemi Covid – 19 Berdampak Pada Optimalisasi Kerja
Pihaknya berharap agar Pemprov tetap memberikan perhatian khusus terhadap instansi BPSDM, terkhusus di bidang anggaran. Sehingga pelayanan publik ke depan dapat lebih optimal.
“Perlu adanya peningkatan Sarana dan Prasarana untuk BPSDM menjadi tipe A, yakni melalui dukungan anggaran yang memadai dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tukasnya.[Red]
Discussion about this post