kaltengtoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan mendukung penuh pembentukan desa anti politik uang di wilayahnya, seperti deklarasi perdana di Desa Bangun Harja, Kecamatan Seruyan Hilir.
“Kita akan berkomitmen mendorong masyarakat untuk bisa ikut terlibat aktif membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan dalam setiap pelaksanaan pemilu di daerah,” kata Anggota DPRD Seruyan, Harsandi di Kuala Pembuang, Selasa (3/3/2020).
Menurut politisi Partai Golkar ini, salah satu persoalan yang dianggap serius yang tidak hanya menjadi musuh Bawaslu atau musuh bersama, yakni persoalan politik uang. Dengan hadirnya desa anti politik uang ini, diharapkan warga masyarakat desa yang sudah mendeklarasikan diri ‘stop’ politik uang, dapat giat melakukan sosialisasinya ke warga desa lainnya.
“Tentunya kami berharap desa anti politik uang ini, dapat secara mandiri melakukan upaya penguatan jalannya demokrasi yang berintegritas. Harapan kami tidak hanya satu desa ini, melainkan deklarasi serupa turut dapat diikuti oleh desa-desa lain di Kabupaten Seruyan,” harapnya.
Meskipun Desa Bangun Harja, tambah dia, sifatnya masih pilot project, namun pihak DPRD Seruyan yakin program Bawaslu ini dapat berhasil dan memberikan dampak positif yang baik bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah tentunya juga harus mendukung penuh pembentukandesa anti politik uang ini agar dapat dikembangkan secara baik ke desa-desa lain. Tujuannya, untuk memperkuat sistem demokrasi berbasis desa agar mendorong masyarakat pedesaan sadar akan politik bersih, jujur serta beritegritas,” ungkapnya.
Parnen-KT
Discussion about this post