Ketua DPRD Kalteng Dukung Komitmen Pemerintah Memperketat Orang Masuk Ke Kalteng

Kalteng Today – Palangka Raya, – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Wiyatno berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah provinsi memperketat ketentuan perjalan orang masuk wilayah Bumi Tambun Bungai.

Dirinya menegaskan, seluruh jalur harus diperketat untuk menekan penyebaran Virus Corona. Baik itu melalui jalur jalur darat, pelabuhan laut dan melalui transportasi udara.

“Varian baru dari India sudah masuk di wilayah Kalteng, ya mudah-mudahan dengan upaya pemerintah tersebut maka tidak terjadi peningkatan kasus yang mengkhawatirkan,” kata Wiyatno, Selasa (18/5)

Dirinya mengingatkan eksekutif, agar meningkatkan terus kerjasama dan sinergi semua pihak, seperti Kantor Imigrasi meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah Kalteng.

“Kerja sama semua pihak akan membuat semua lini terpantau, sehingga misalkan terjadi apa-apa bisa ditangani dengan cepat,” tuturnya.

Lebih lanjut politikus PDIP ini mengharapkan adanya perpanjangan operasi penyekatan di pintu masuk wilayah provinsi sampai dengan akhir bulan ini. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya antisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pasca libur lebaran.

“Tentu dengan segala upaya tersebut kuta berharap mampu meminimalisir peningkatan kasus Covid-19 di wilayah Kalteng, khususnya dari ancaman varian baru B1617 yang hingga saat ini sudah terkonfirmasi sebanyak tiga kasus,” jelasnya.

Baca Juga : Wakil Ketua III DPRD Kalteng : Masyarakat Perhatikan Kesehatan Tubuh

Apabila dari segi operasi penyekatan tidak mungkin terus diperpanjang, menurutnya pemerintah dapat mengembangkan cara lain dengan lebih memperketat pengawasan pintu masuk di perbatasan antar provinsi, pintu masuk bandara dan di pelabuhan laut.

“Sehingga ada upaya yang nyata untuk menghindari ledakan (penularan Covid-19). Jangan sampai karena lengah dan kurang pengawasan, lalu terjadi lonjakan kasus dan pelaku perjalanan yang masuk wilayah Kalteng harus mempersiapkan diri dengan surat menyurat. Tentu hal itu harus dipenuhi untuk kepentingan bersama,” pungkasnya. [Red]