DPMPTSP Gumas Terima Dana Fasilitasi, Ini Peruntukannya

Kalteng Today – Kuala Kurun, – Saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, berupa  Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) dan   Dana Insentif Daerah  (DID)

Kepala DPMPTSP Kabupaten Gumas Aga Handuran mengatakan, bahwa penggunaan DAK non fisik untuk FPM. Lanjutnya, sebagai mendukung biaya operasional dinas, dengan memperhatikan kewenangan diatur dalam peraturan perundang-undangan, juga untuk kegiatan pemantauan dan pengawasan.

“Sebenarnya dana itu, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan totalnya Rp 835 juta lebih. Dengan rincian, DAK non fisik Rp 335 juta lebih, dan DID Rp 500 juta,” ucap Aga Handuran, di ruang kerjanya, Rabu (31/3) lalu.

Tak hanya itu, kata dia, penggunaan dana FPM ditujukan untuk membantu daerah melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka eksekusi realisasi investasi, mengintegrasikan fungsi pengendalian sistem One Single Submission (OSS), serta melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

“Maka dengan begitu, akan mampu mendorong peningkatan daya saing daerah, khususnya untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan realisasi penanaman modal,” ujarnya.

Sedangkan lanjut dia, terkait DID tahun 2021, kata Aga, penggunaannya akan diprioritaskan untuk fisik, peralatan kerja, dan operasional dinas seperti alat tulis kantor (ATK), termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga : Banyak Usulan Masyarakat Gumas, Dewan Minta Diakomodir

“Digunakan DID itu untuk pemulihan dan pemberdayaan perekonomian daerah termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” terangnya.

Bahkan tambah Aga, dalam penggunaan DID tersebut, tidak dapat digunakan untuk mendanai honorarium dan perjalanan dinas. Sehingga, dapat memberikan inovasi baru dalam kegiatan di tahun 2021 ini.

“Dengan diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dalam penanganan pandemi Covid-19, dan memiliki inovasi terbaik dalam pelaksanaan normal baru,” tandas dia. [Red]