DPRD Kapuas Bersama TAPD Lakukan Penerapan Perpres Nomor 33 dan Peraturan Kepala Daerah

Kalteng Today – Kapuas, – DPRD Kapuas melakukan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terkait penerapan Peraturan Presiden nomor 33 dan Peraturan Kepala Daerah(Perkada).

Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi di pimpin langsung Wakil Ketua Satu Yohanes,ST.,bersama tim anggaran Dewan sedangkan pihak TAPD di hadiri Sekeda Kapuas Septedy,Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD),Yan Hendiri Ale dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah(BPPRD),Andreas Noah,Senin(1/3/2021).

Wakil Ketua Satu Yohanes mengatakan,rapat antara Badan Anggaran Dewan dan Badan Anggaran Pemkab Kapuas terkait penerapan Perpres nomor 33 dan Peraturan Kepala Daerah(Perkada),perubahan sebagai mekaniseme pelaksanaan di daerah

“Memang terjadi pemotongan anggaran untuk Dana Alokasi Umum(DAU),sekitar 4 persen sedangkan APBD 2021 ada recofusing untuk pelaksanaan vaksinasi Covid 19 sekitar 8 persen sesuai dengan peraturan menteri keuangan,”katanya.

Politisi Banteng Moncong Putih itu,menyampaikan kebijakan tersebut berlaku seluruh indonesia bukan Kabupaten Kapuas saja,sedangkan recofusing untuk pelaksanaan vaksinasi covid 19.Nanti seluruh anggaran di seluruh Organisasi perangkat Daerah(OPD),di recofusing.

“Anggaran APBD 2021,tetapi di lakukan pengalihan dari OPD yang lain ke Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19, melalui Keputusan Kepala Daerah,”terangnya.

Baca Juga : DPRD Kapuas Studi Banding Ke Kabupaten Batola Terkait Raperda Pilkades

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas itu menambahkan,untuk saat ini penerapan Perpres nomor 33 belum maksimal karena sistim perangkat komputerisasi sehingga memerlukan penyesuaian maka pihak Dewan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak eksukutif dan dealine terakhir tanggal 15 Maret 2021 harus sudah ada keputusan untuk anggaran perjalanan dinas dan penginapan kegiatan Dewan mau pun eksekutif.

“Setelah mendapat penjelasan dari pihak TAPD bahwa persoalan lambatnya pelaksanaan masih penyesuaian perangkat komputerisasi pada sistim keuangan Daerah,”pungkasnya. [Djim-KT]