Kalteng Today – Buntok, – Masyarakat mengeluhkan usulan skala prioritas yang disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terkadang berbeda dengan yang dikabulkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel), H Zainal Khairuddin, S.P kepada kaltengtoday yang didapat dirinya saat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Dapil 3 bersama anggota dewan lainnya yaitu H Sudiarto, S.E dan Jarliansyah.
“Rata- rata yang mereka usulkan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan warga, namun kadang-kadang yang mereka usulkan ke pemerintah berbeda dengan yang dikabulkan (kegiatan yang dilaksanakan),” ucap Zainal via telepon, Jumat (19/2/2021).
Ia mengatakan, bukan berarti warga desa tidak bersyukur dengan adanya kegiatan di wilayah mereka, namun para warga lebih tahu atau lebih paham tentang apa-apa saja yang diperlukan oleh masyarakat setempat.
“Dengan demikian, kami selaku anggota legislatif berkewajiban mengawal dan memperjuangkan aspirasi mereka, agar tepat sasaran,” tandasnya.
Apalagi dalam waktu dekat, lanjut dia, Pemerintah Daerah akan melaksanakan musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten, sehingga pihaknya akan turut serta mengikuti kegiatan tersebut agar aspirasi warga tidak berubah dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dimana sebelumnya, semua warga termasuk perangkat desa, tokoh masyarakat dan warga lainnya yang hadir pada saat pihaknya reses, semuanya menyampaikan secara langsung aspirasi mereka untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.
“Walaupun sebagian aspirasi mereka sudah dimasukan pada saat musrenbang desa, namun katanya lebih puas bila menyampaikan secara langsung kepada kami,” terang wakil rakyat itu.
Politisi dari PPP Barsel itu menghimbau kepada eksekutif, agar kegiatan yang dilaksanakan di semua daerah harus benar-benar skala prioritas dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh warga masyarakat. Termasuk pemerataan pembangunan di setiap daerah.
Sebab menurutnya, ada beberapa daerah atau desa yang hampir 4 sampai 6 tahun tidak pernah ada kegiatan pembangunan. Sedangkan di daerah lainnya cukup banyak kegiatan.
Baca Juga:Â Posko PPKM di Kelurahan Tanah Mas Kotim Dibentuk
“Maka oleh sebab itu agar tidak terjadi kecemburuan sosial dalam bidang pembangunan, pihak pemerintah harus meratakan pembangunan di setiap daerah. Tidak boleh ada yg dikecualikan, termasuk pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan dan lainnya,” Imbaunya.
Untuk diketahui, Dapil 3 tempat pihaknya reses yaitu berada di Kelurahan Rantau Kujang, Desa Tabatan Kecamatan Jenamas, Desa Mangkatir Kecamatan Dusun Hilir, Desa Babai dan Kelurahan Bangkuang Kecamatan Karau Kuala. [Red]
Discussion about this post