Jutaan Masyarakat Indonesia Bergantung Pada Sektor Kelapa Sawit

Kalteng Today – Palangka Raya, – Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurachman mengatakan, jutaan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor kelapa sawit.

Sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit Indonesia membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan.

“Saat ini sektor kelapa sawit berperan penting bagi perekonomian nasional. Sebagai industri padat karya, jutaan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor kelapa sawit, mengingat sejak tahun 2000, sektor kelapa sawit di Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan karena faktor-faktor yang terkait dengan ekspansi kelapa sawit,” kata Eddy, Minggu (7/2/2021).

“Kebun industri mampu menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Sedangkan petani swadaya mampu menyerap 4,6 juta orang,”tambahnya.

Hal tersebut diungkapkan Eddy Abdurachman dalam Webinar Nasional dalam rangka Hari Pers Nasional bertemakan “Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional”.

Direktur Utama BPDPKS tersebut mengatakan, Indonesia sebagai negara produsen terbesar minyak sawit dunia dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan berkelanjutan di dunia.

“Indonesia saat ini menjadi negara produsen terbesar minyak sawit dunia dan memiliki kontribusi besar bagi pembangunan berkelanjutan di dunia, utamanya minyak sawit berkelanjutan yang berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan universal,” ungkap Eddy.

Sementara itu, Menteri Perekonomian RI, Angga Hartanto dalam seminar tersebut juga menjelaskan saat ini industri sawit mengalami tantangan dari negara luar.

Sebagai produsen minyak sawit utama yang menguasai 55% pangsa pasar dunia dan komoditas ini berkonstribusi terhadap 3,5% pertumbuhan ekonomi nasional, maka pemerintah dan masyarakat wajib membela industri ini.

Baca Juga: Dewan Pers Imbau Manajemen Komunikasi Industri Sawit Ditingkatkan

“Salah satunya tantangan indusrti ini adalah kampanye negatif dari negara lain,”katanya.

Namun saat ini, pemerintah bersama Stakeholder kelapa sawit, telah melakukan upaya diplomasi, advokasi, dan kampanye positif terhadap kampanya negatif yang ditunjukkan kepada kelapa sawit, dan pemerintah Indonesia secara resmi telah melakukan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan diskriminasi terhadap kelapa sawit, ucap Airlangga. [Indri]