Kalteng Today – Sampit, – Permasalahan pungutan liar atau pungli khususnya di pemerintah daerah harus dihindarkan dan diberantas. Sebab hal ini sangat bertentangan dengan hukum bahkan melawan hukum. Apalagi Presiden Joko Widodo dengan tegasnya masalah pungli ini harus diberantas khususnya di jajaran birokrasi di khususnya di Pemkab Kotim ini.
Sebab tak jarang pejabat atau oknum yang memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan dan terjadi terus menerus apalagi di lembaga pemerintahan.
Hal ini dikatakan Wakil Bupati Kotim Taufik Mukri, Selasa (12/1) di Sampit.
Taufik Mukri berharap di Pemkab Kotim agar mentaati dan taat kepada aturan yang berlaku. “Jangan sampai melakukan Pungli atau sejenisnya. Kita harapkan di pemerintahan kita bersih dari praktek yang tidak baik,” jelasnya.
Baca Juga : Arton S. Dohong : Rekomendasi PDIP Untuk Cabup Pilkada Kotim 2020 Belum Keluar
Oleh sebab itu, mari bersama-sama menjaga dan saling mengawasi satu sama lain khususnya di lingkungan pemerintahan ini. Apalagi saat ini era teknologi yang begitu pesat, segalanya sangat mudah dipublikasikan melalui media sosial,ujarnya.
Dirinya juga menambahkan, agar semua instansi pemerintahan daerah agar bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. “Saya juga mengajak semua pihak khususnya perangkat daerah di Kotim agar menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih,”pungkasnya. [Red]
Discussion about this post