Hasil Panen Rendah, Petani Sawit di Seruyan Harus Tingkatkan Kualitas Buah

Kalteng Today – Palangka Raya, – Hasil produksi sawit dari kebun rakyat di wilayah Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan yang dirasa memiliki kualitas rendah, menyebabkan pabrik kelapa sawit non kebun yang ada di wilayah sekitar kebun masyarakat tersebut menerapkan standar Grading atau Sortasi sawit yang akan diserap pada angka 5 persen.

Persoalan tersebut ditanggapi oleh Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Fajar Hariady. Dirinya menghimbau agar pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dapat memberikan penyuluhan terkait dengan manajemen mutu produksi kepada masyarakat petani sawit di wilayah tersebut.

Fajar menjelaskan, usulan tersebut didasari dari hasil pertemuan pihaknya dengan pabrik sawit yang ada di wilayah Seruyan tersebut. Dimana buah produksi dari kebun milik masyarakat itu kualitasnya rendah akibat beberapa faktor.

Salah satu faktornya yakni hasil tersebut bermalam terlalu lama di kebun usai dipanen, sehingga menyebabkan buah tidak segar lagi dan kandungan asam menjadi tinggi.

“Masyarakat kan banyak yang mengeluhkan tingginya sortasi buah itu yang mencapai 5 persen, nah menanggapi itu kami langsung mengunjungi pabrik sawit itu dan disana kami pun diajak untuk melihat langsung buah hasil produksi kebun masyarakat setempat,” bebernya.

Lebih lanjut, dari lokasi tersebut pihaknya melihat langsung dan memang buah itu kotor, memiliki tangkai yang panjang dan yang paling utama itu masa panennya sudah lebih dari 24 jam. Sehingga kualitas buah menurun dan itulah yang menjadi alasan kenapa pihak pabrik menerapkan standar yang 5 persen.

Untuk itu, politisi Fraksi PKB ini berpendapat, para petani di Kecamatan Batu Ampar tersebut, hendaknya dapat menerima pembinaan dan penyuluhan terkait manajemen mutu hasil produksi yang baik, bukan hanya masalah budidaya sawitnya saja.

“Ya perlu dibina tentang manajemen mutu buah hasil produksi kebun mereka, jangan hanya tentang bagaimana membudidayakannya saja. Dan ini merupakan tugas bagi pemerintah untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi tersebut,” tukasnya. [Red]