Kalteng Today – Sampit, – Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, M Abadi mengimbau masyarakat bisa proaktif menyampaikan dugaan pelanggaran dalam distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram.
Bahkan, kata Ketua Fraksi PKB tersebut, laporan itu bisa disampaikan ke lembaga DPRD ataupun pemerintah kabupaten agar bisa ditindaklanjuti.
“Warga yang kesulitan elpiji subsidi kemudian tahu ada penyimpangan dalam penyalurannya kepada warga miskin, hendaknya bisa melaporkan,” kata dia, Jumat, 23 Oktober 2020.
Laporan itu, kata dia, akan lebih bagus jika memang ada bukti baik itu rekaman audio maupun visualnya, karena itu akan membantu pembuktian pelanggarannya.
Politisi muda ini mengakui bahwa pembentukan tim pengawasan harus segera dilakukan. Oleh sebab itu, tim nantinya tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dan partisipasi dari masyarakat Kotim.
Ia mengakui, persoalan distribusi elpiji subsidi yang tidak beres ini menyebabkan banyaknya warga yang semestinya jadi sasaran subsidi malah tidak mendapatkannya.
“Yang memprihatinkan itu apabila memang benar dugaan bahwasannya tabung gas elpiji 3 kg ini dilarikan bukan ke masyarakat. Tetapi ke pihak lainnya, tentu ini sangat merugikan,” tandasnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas persoalan itu. Sebab, beberapa tahun silam pemerintah pusat gencar melakukan program konversi dari minyak tanah ke gas. Tetapi dalam perjalannya ketika program itu berjalan sukses, pemerintah seakan lepas tangan.
Dia menegaskan lemahnya pengawasan di tingkat kabupaten ini lantaran terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Karena aturan itu, kewenangan kabupaten sektor pertambangan dan energi jadi hilang. [Red]
Discussion about this post