Sering Mangkir, Satu Anggota DPRD Barsel Dapat Sanksi

Kalteng Today – Buntok, – Dalam rapat Paripurna ke-12, masa sidang ke-2 tahun 2020 DPRD Kabupaten Barito Selatan (Barsel) mengumumkan bahwa salah satu anggotanya telah diberikan sanksi berupa teguran tertulis, dikarenakan telah terbukti melanggar kode etik Dewan dengan beberapa kali mangkir dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Barsel, Farid Yusran saat setelah memimpin rapat paripurna kepada awak media, senin (10/8/2020).

“Bagaimanapun kami secara tegas menerapkan aturan di DPRD ini, jadi tadi kami umumkan memberikan sanksi kepada salah satu anggota, yang tidak tertib mengikuti acara-acara di DPRD,” ucap Ketua DPRD, Farid Yusran.

Ia menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan Dewan (BKD) dengan diketahui bahwa yang bersangkutan tidak ikut rapat paripurna selama 4 kali secara berturut-turut dan 3 kali rapat Badan Musyawarah.

“Seharusnya itu bisa dipecat, karena lebih dari 6 kali tidak menghadiri rapat. Tetapi kita masih melihat, karena ini pertama anggota baru, dan dari sisi kemanusiaan serta oleh BKD hanya diberikan sanksi berupa teguran secara tertulis,” jelasnya.

Selain mengumumkan pemberian sanksi kepada salah satu anggota DPRD Barsel, rapat Paripurna tersebut juga menyepakati dan menerima lima rancangan peraturan daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Bupati Barsel Eddy Raya Samsuri.

Baca Juga: Legislator Ini Apresiasi Pemkab Barsel Terkait Pelantikan Pejabat Baru

Lima Raperda yang disepakati oleh kelima fraksi pendukung Dewan tersebut yaitu laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap pengelolaan dan penggunaan APBD 2019, penataan desa, ijin jasa konstruksi, serta perubahan struktur organisasi perangkat daerah, dan terakhir yaitu penyertaan modal daerah di bank Kalteng.

“Jadi besok, kita mulai pembahasan hal itu dan besok itu ada dua sesi, rapat pertama itu adalah antara Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD,” tuturnya. [Red]