Kalteng Today – Palangka Raya, – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Bidang Kesejahteraan Rakyat, Duwel Rawing mengungkapkan, pada pekan kemarin, pihaknya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng, terkait pendidikan di Bumi Tambun Bungai, terlebih di tengah masa pandemi Virus korona.
“Untuk Dinas Pendidikan itu, kami banyak berbicara tentang sistem ujian yang dimana mulai tahun ini tidak ada Ujian Nasional, walaupun sempat melaksanakan tapi itu dibatalkan,” Ucap Duwel, kepada awak media, Minggu (14/6).
Dikatakan Politisi Senior PDIP Kalteng ini, adapun agenda RDP yang dibahas hanya berkisar pada pembahasan penyelenggaraan pendidikan, terlebih di tengah pandemi.
Lebih lanjut, Mantan Bupati Katingan dua periode ini mengungkapkan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak Disdik Kalteng kepada mereka, untuk kelulusan di tingkat SMA/SMK sederajat, saat ini tidak lagi ditentukan oleh Ujian Nasional (UN).
Dirinya membeberkan, kelulusan saat ini hanya ditentukan oleh hasil ulangan harian, ulangan semester dan ulangan-ulangan lainnya, yang ditentukan sekolah itu sendiri. Dan semuanya itu terangkum dalam portofolio masing-masing siswa, yang didapat sebelumnya.
Menurutnya, sistem ini sangat ditentukan oleh guru pada sekolah. Walaupun, ternyata juga tidak seluruhnya lulus, karena diantara itukan ada yang tidak hadir sampai akhirnya, ada yang tidak hadir lagi di sekolah. Sehingga tidak bisa lagi mengikuti setiap tahapan dan hingga akhirnya mendapatkan ijazah.
“Dalam hal lain, kami juga membicarakan tentang fasilitas pendidikan di tingkat SMA, yang tidak semuanya tersedia, sehingga anak – anak kita yang ingin melanjutkan sekolah, harus keluar desanya, untuk dapat melanjutkan sekolah dan belum pasti bisa tertampung di sekolah-sekolah yang ada,” tuturnya.
Baca Juga: Saat Reses DPRD Kalteng Bahas Pengerjaan Proyek APBN
Dirinya menjelaskan bahwa sudah empat tahun terakhir tidak ada pembangunan sekolah baru dari Pemprov, namun yang ada hanya dari dana DAK atau dari pemerintah pusat untuk SMK, yang adanya juga di daerah Kumai, Kabupaten Kobar dan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan.
“Diluar keduanya itu, sebenarnya banyak usulan, tapi tidak bisa terpenuhi, karena dananya tidak tersedia. Di samping dana juga, kita dihadapi masalah tenaga. Saya secara pribadi mendorong setiap kabupaten untuk mendirikan sekolah swasta, melalui sebuah yayasan, untuk menampung para peserta didik, akan tetapi sepertinya cukup sulit juga,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post