Kalteng Today –Â Palangka Raya, – DPRD Kalteng pada pelaksanaan masa reses dari Daerah Pemilihan (Dapil) I sempat menemukan beberapa persoalan yang perlu ditanggapi serius oleh pihak eksekutif.
“Kegiatan tersebut yakni menjalankan salah satu fungsi dewan, yaitu di bidang pengawasan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat yang terdampak Covid – 19,” kata Kuwu Senilawati, Selasa (7/7).
Dirinya menjelaskan, ada beberapa persoalan yang memang perlu ditanggapi oleh pihak Pemerintah Provinsi dan juga kabupaten yang ada di wilayah masing – masing yang telah dikunjungi seperti usulan dari Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan yang mengusulkan adanya perbaikan jalan dari Desa Balawan menuju Desa Baun Bango.
“Jumlah masyarakat yang terdampak Covid – 19 berjumlah 1.000 Kepala Keluarga (KK), dan yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten hanya 211 KK,” ujarnya.
Selanjutnya dirinya membeberkan, untuk Bantuan Sosial Tunai atau BST, dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kecamatan Kamipang sebanyak 300 KK, dan disalurkan melalui Kantor Pos.
“Adapun program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa yang bernilai Rp. 600.000,- per bulan dan untuk tiga bulan, masih berjalan atau dalam proses sinkronisasi data penerima di Kecamatan Kamipang,” ungkapnya.
Baca Juga :Â 7 Peluang Usaha Rumahan Dengan Potensi Omset Besar
Pihaknya juga memantau, untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk kecamatan Kamipang, diterima sebanyak 59 KK, dengan nilai Rp. 200.000,- selama sembilan bulan.
“Dalam situasi seperti ini, adapun reses anggota DPRD yang kami lakukan beberapa waktu lalu juga mengacu pada SOP Protokol Kesehatan, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun kota,âjelasnya.
Namun, hal itu tidak mengurangi semangat kami sebagai anggota DPRD Provinsi untuk turun langsung atau melaksanakan reses, karena merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi terhadap masyarakat di Kalteng, pungkasnya. [Red]
Discussion about this post