Pansus DPRD Barsel Akan Menindak Tegas Apabila Ada Penyelewengan Dana Bansos

Kalteng Today – Buntok, – Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 DPRD Barito Selatan (Barsel) bersama tim gugus tugas akan menindak tegas pelaku yang menyelewengkan bantuan sosial kepada masyarakat di wilayah setempat.

“Kita akan menindak tegas pelaku atau oknum yang menyelewengkan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan Dana Desa (DD) untuk kepentingan pribadi,” Ucap ketua pansus Covid-19 DPRD Barsel, Hermanes kepada awak media, kamis (16/5/2020).

Ia mengatakan, itu dilakukan agar Bansos tersebut bisa terdistribusi dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau masyarakat yang tidak mampu.

Karena lanjut dia, besaran anggaran yang dialokasikan untuk bansos ini sangat besar, dan tentunya sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang berdampak pada kerugian bagi negara dan orang banyak.

Ia menjelaskan, seperti pemkab Barsel saja sudah menganggarkan dana pencegahan dan penanganan COVID-19 sebesar Rp 32 miliar.

Untuk itu, pihaknya akan terus mengawasi bansos tersebut agar alokasi dana bisa sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Menurut dia, pihaknya beberapa waktu lalu sudah melaksanakan hearing dengan instansi terkait membahas penyaluran Bansos sembako yang kini menjadi perbincangan di masyarakat lantaran masih ada sejumlah masyarakat yang belum mendapatkan Bansos tersebut.

Berdasarkan hasil kesepakatan pada rapat Pansus dengan tim pada sekretariat bersama (Sekber) yang mendata warga penerima bansos akan melakukan pendataan kembali terhadap warga yang masih belum menerima bansos.

Dalam pendataan harus dibuktikan dengan surat dari RT dan dilampirkan dengan KTP bahwa bersangkutan memang benar-benar tidak mampu.

Selain itu Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel ini juga menjelaskan, berkenaan masyarakat yang sudah mendapat bantuan langsung tunai (BLT) melalui APBD Negara, maka tidak boleh lagi menerima dari APBD provinsi, APBD kabupaten, dan anggaran BLT melalui dana desa (DD). [Red]