Kalteng Today – Palangka Raya, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohannes Freddy Ering mengungkapkan sangat tidak puas dengan cara penanganan pandemi Virus Korona di daerah itu, yang dianggap masih cukup banyak persoalan, terlebih terkait dengan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak melibatkan legislator dan meminta Pemprov Kalteng melaporkan dana tersebut.
“Peraturan Gubernur tentang realokasi APBD sudah disampaikan ke kita, sehingga platform anggaran penanganan pandemi itu memang Rp. 500 miliar, yang termasuk didalamnya Rp. 20 miliar untuk guru tidak tetap (GTT) dan juga cerita dulu yakni mendahului perubahan,” kata Yohannes Freddy Ering, kepada awak media, Rabu (24/6).
Menurut pihaknya, saat ini sedang berusaha mengklarifikasi terkait dengan dana yang dilaporkan sebanyak Rp. 500 miliar tersebut, mengingat refocusing anggaran yang dilakukan Pemprov Kalteng tidak melalui koordinasi dengan DPRD provinsi.
“Karena data Rp. 689 miliar yang lalu itu resmi disampaikan ke kita, hasil dari refocusing, rasionalisasi, realokasi APBD,” tegasnya.
Dirinya menuturkan, perubahan anggaran tersebut bisa saja terjadi, yang disesuaikan dengan SKB, akan tetapi dengan batas tertentu. Lebih lanjut, pihaknya mengaku cukup menyayangkan sikap dari Pemprov, sebab hal tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi dengan DPRD Provinsi Kalteng.
Baca Juga:Â Dewan Prihatin Adanya Tenaga Kesehatan Yang Terpapar Virus Korona
“Selain perubahan tidak disampaikan, juga rinciannya dan yang kita dengarkan paling Rp. 500 ribu per kepala keluarga, tapi diluar itu kita tidak tahu dan lagi pula itu bagian kecil dari bansos,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya pendataan untuk penerima bansos juga dikeluhkan, karena dirasa kurang rapi atau masih banyak yang tidak tertib, sehingga menimbulkan cukup banyak persoalan. [Red]
Discussion about this post