DPRD Kotim : Pemkab Kotim Harus Ada Kebijakan Terhadap Pedagang Dadakan

Kalteng Today – Sampit, – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Hj. Darmawati, mengatakan kebijakan pemerintah daerah setempat harus ada terhadap keberadaan pasar dadakan yang selama ini harus dihentikan akibat Covid-19.

“Saya harap pemda bisa memberikan kebijakan kepada pedagang dadakan di  Sampit, pasalnya selama dihentikan mereka pedagang juga kasihan tidak ada pemasukan sama sekali, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut harus ada kebijakan baru mengenai hal ini,” kata Darmawati, Senin (15/6/2020) di Sampit.

Menurut Darmawati, pembukaan akses terhadap pedagang pasar dadakan tersebut bisa dilakukan pemda lagi dengan tetap menerapkan sistem protokol kesehatan yang berlaku  untuk pencegahan Covid-19, seperti menggunakan masker dan lain sebagainya.

“Dengan dibuka nya kembali pasar dadakan itu secara langsung juga akan membantu pemerintah dalam upaya mengurangi jumlah warga yang berkerumun di pasar-pasar tradisional, setidaknya para pembeli tidak harus menyasar ke pusat perbelanjaan, ini adalah langkah mengurainya,” ujar Darmawati.

Dia mengakui belum lama ini dirinya menerima banyak keluhan mereka secara lisan melalui perwakilan pedagang menyapaikan aspirasinya kelembaga dewan .”Saya menerima laporan pedagang mereka minta pemkab berikan kebijakan untuk mereka bisa berjualan kembali seperti biasanya,” ujarnya..

Sebelumya, Bupati Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah H Supian Hadi membuat kebijakan tegas yakni menutup seluruh pasar dadakan yang ada di daerah itu untuk mencegah muncul dan berjangkitnya virus Corona jenis COVID-19.

Baca Juga: Wagub Kalteng Pertimbangkan Maju Sebagai Gubernur Di Pilkada 2020

“Kami mengikuti maklumat Kapolri yaitu agar tidak ada orang berkumpul atau kerumunan orang. Pasar dadakan itu kan biasanya buka mulai pukul 17.00 WIB dan tutup pukul 22.00 WIB,” kata Supian Hadi di Sampit, beberapa waktu lalu.

Supian mengaku ini merupakan kebijakan yang tidak populer selama dua periode dia menjabat. Dia sadar keputusan itu mungkin akan menuai reaksi dari pedagang yang selama ini berjualan di pasar dadakan.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah mendata ada sekitar 30 sampai 40 pedagang yang berjualan di pasar dadakan. Rata-rata mereka lah yang berjualan di pasar-pasar dadakan yang buka di sejumlah lokasi namun dengan hari tidak sama atau bergantian.

Sebagai solusi, Supian mengajak pedagang di pasar dadakan untuk bergabung ke pasar resmi milik pemerintah seperti Pusat Perbelanjaan Mentaya, Pasar Mangkikit, Pasar Keramat dan lainnya. Pihaknya sudah memutuskan untuk menggunakan sebagian area parkir di Pusat Perbelanjaan Mentaya untuk dijadikan lapak untuk menampung pedagang dari pasar dadakan.

Supian juga mengajak masyarakat berbelanja ke pasar resmi yang dikelola pemerintah. Apalagi, pasar-pasar resmi disemprot desinfektan minimal dua kali dalam seminggu sehingga diyakini aman dari COVID-19.

“Kalau di pasar dadakan tidak ada penyemprotan desinfektan karena memang bukan pasar resmi. Penutupan pasar dadakan ini yang jelas selama wabah COVID-19 ini dulu, nanti kita evaluasi dulu bagaimana perkembangannya,” Demikian Supian Hadi. [Red]