Sikapi Kondisi Pendidikan Daerah, DPRD Kalteng Dan Dinas Pendidikan Lakukan RDP

Kalteng Today – Palangka Raya, – Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Duwel Rawing mengatakan pihaknya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal menyikapi kondisi pendidikan.

“Untuk Dinas Pendidikan itu, kami banyak berbicara tentang sistem ujian yang dimana mulai tahun ini tidak ada Ujian Nasional, walaupun sempat melaksanakan tapi dibatalkan,” katanya

Kelulusan di tingkat SMA/SMK sederajat  saat ini tidak lagi ditentukan oleh UN, tapi ditentukan oleh hasil ulangan harian, ulangan semester dan ulangan-ulangan lainnya, yang ditentukan sekolah itu sendiri.

“Sistem tersebut sangat ditentukan oleh guru pada masing-masing sekolah. Walaupun, ternyata juga tidak seluruhnya lulus, karena ternyata diantara itukan ada yang tidak hadir sampai akhirnya, ada yang tidak hadir lagi di sekolah. Sehingga tidak bisa lagi mengikuti setiap tahapan dan hingga akhirnya mendapatkan ijazah,” jelasnya.

Mantan Bupati Kabupaten Katingan ini mengungkapkan, walaupun UN sebenarnya sudah lama ada rencana ingin di hapus. Namun, menyangkut dengan keberlangsungan dan pendidikan daerah di Bumi Tambun Bungai, pihaknya merasa hal tersebut sangat perlu dibicarakan dengan eksekutif.

“Dalam hal lain, kami juga membicarakan tentang  fasilitas pendidikan di tingkat SMA, yang tidak semuanya tersedia, sehingga anak – anak kita yang ingin melanjutkan sekolah, harus keluar desanya, untuk dapat melanjutkan sekolah dan belum pasti bisa tertampung di sekolah-sekolah yang ada,” ungkapnya.

Baca Juga: Jangan Kucilkan Pasien Corona

Secara bangunan SMA maupun SMK sederajat, menurutnya selama empat tahun terakhir tidak ada pembangunan sekolah baru dari Pemprov, namun yang ada hanya dari dana DAK atau dari pemerintah pusat untuk SMK, yang adanya juga di daerah Kumai, Kabupaten Kobar dan Kalahien, Kabupaten Barito Selatan.

“Diluar keduanya itu, sebenarnya banyak usulan, tapi tidak bisa terpenuhi, karena dananya tidak tersedia. Di Samping dana juga, kita dihadapi masalah tenaga. Saya secara pribadi mendorong setiap kabupaten untuk mendirikan sekolah swasta, melalui sebuah yayasan, untuk menampung para peserta didik, akan tetapi sepertinya cukup sulit juga,” tukasnya. [Red]