Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengingatkan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat maupun pelaksanaan proyek pembangunan daerah. Pemerintah Kota diminta menyiapkan langkah antisipatif agar dampak kebijakan tersebut tidak menghambat aktivitas ekonomi dan pembangunan.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan kenaikan harga BBM dapat memicu peningkatan biaya transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok serta daya beli masyarakat.
“Kenaikan BBM harus diantisipasi sejak dini karena dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah,” ujarnya, Minggu (20/4/2026).
Baca Juga: Komisi II DPRD Palangka Raya Tinjau Proses Pembangunan
Politikus PDI Perjuangan itu menilai sektor konstruksi menjadi salah satu yang rentan terdampak akibat meningkatnya biaya operasional, terutama untuk pengangkutan material dan penggunaan alat berat. Apabila tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi mengganggu target penyelesaian proyek maupun efisiensi anggaran.
Menurut Hatir, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang sedang berjalan sekaligus memastikan proyek-proyek prioritas tetap dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha, serta instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memastikan distribusi barang tetap lancar.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Ingatkan Vendor Pentingnya Penerapan K3 di Proyek Pembangunan
Selain itu, DPRD mendorong pelaksanaan pasar murah, penguatan pengawasan distribusi barang, serta pemberian dukungan kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup.
“Yang harus dijaga adalah daya beli masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Pemerintah perlu mengambil langkah yang cepat, terukur, dan tepat sasaran agar dampak kenaikan BBM tidak semakin meluas,” katanya.
Hatir berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi Kota Palangka Raya. Dengan langkah antisipatif yang tepat, dampak kenaikan BBM terhadap inflasi, kesejahteraan masyarakat, serta pelaksanaan proyek pembangunan daerah dapat diminimalkan.
[Red]
Discussion about this post