Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Operasi gabungan penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Pemerintah Kota Palangka Raya mendapat perhatian dari DPRD setempat. Kegiatan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama instansi terkait yang melaksanakan operasi gabungan penertiban kendaraan bermotor.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi upaya penegakan aturan, tetapi juga bagian dari edukasi kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar pajak kendaraan.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Apresiasi Warga Kelurahan Marang dalam Cegah Peredaran Narkoba
“Operasi seperti ini sangat penting untuk mengingatkan masyarakat agar lebih taat terhadap kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor,” ujar Hap Baperdu.
Ia menjelaskan, pajak kendaraan bermotor memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan memberikan dampak terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan operasi gabungan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas serta mengecek kepatuhan administrasi kendaraan, termasuk status pembayaran PKB. Sejumlah kendaraan ditemukan masih memiliki tunggakan pajak.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Dorong Relokasi Warga di Permukiman Padat Secara Matang
Hap menyebut masih ditemukannya kendaraan yang belum melunasi kewajiban pajak menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Menurutnya, sebagian warga kemungkinan belum memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam pembangunan daerah,” katanya.
DPRD Palangka Raya juga mendorong pemerintah daerah agar terus melakukan inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak. Kemudahan akses layanan dinilai dapat membantu masyarakat memenuhi kewajibannya tanpa mengalami kesulitan.
Selain itu, kegiatan penertiban serupa diharapkan dapat dilakukan secara berkala dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, DPRD optimistis penerimaan daerah dari sektor PKB dapat semakin optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Palangka Raya.
[Red]
Discussion about this post