Yetro Midel Yoseph: WFH Harus Berdampak pada Peningkatan Kinerja ASN

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi menerapkan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien.

Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan bekerja dari kantor selama empat hari, yakni Senin hingga Kamis, sedangkan pada hari Jumat pelaksanaan tugas dilakukan secara daring atau WFH.

Menanggapi kebijakan itu, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Yetro Midel Yoseph, berharap sistem kerja fleksibel tersebut mampu mendorong peningkatan kinerja ASN dalam mendukung program-program pembangunan daerah.

“Kami berharap kebijakan Work From Home ini dapat diterima secara positif oleh seluruh ASN, sehingga kinerja tetap terjaga bahkan bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya, Senin (2/3).

Baca Juga : Polresta Palangka Raya Bahas Penerapan WFH dan WFO bagi PNPP

Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai penerapan WFH tidak hanya memberikan fleksibilitas bagi pegawai, tetapi juga berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, terutama di tengah upaya penghematan anggaran daerah.

“Dari sisi efisiensi, kebijakan ini sangat relevan, apalagi di tengah upaya penghematan anggaran. Namun yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Yetro mengajak seluruh ASN untuk menyikapi kebijakan tersebut secara positif dan tetap menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal.

“Kita harus melihat kebijakan ini dari sisi positif. Jangan sampai fleksibilitas justru menurunkan kualitas pelayanan. Jika memungkinkan, kinerja justru harus semakin meningkat,” katanya.

Ia juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan WFH guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal dan target kinerja organisasi dapat tercapai.

“Evaluasi harus dilakukan secara berkala sehingga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat, baik bagi ASN maupun masyarakat luas,” pungkasnya. [Red]