Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat budaya integritas melalui pendidikan antikorupsi.
Komitmen tersebut ditunjukkan saat mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 serta Launching Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut diikuti perwakilan Pemprov Kalteng melalui zoom atau bertempat di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (11/05/2026).
Baca Juga : Pemprov Kalteng Bersama BI Kalteng Perkuat Pelaporan Kinerja TPID
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko menjelaskan, kegiatan tersebut diikuti jajaran kementerian/lembaga, kepala daerah se-Indonesia, serta unsur Forkopimda dan instansi vertikal.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir yang menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas pangan strategis yang mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.
Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi persoalan distribusi dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi disparitas antarwilayah.
“Pemerintah daerah harus mampu melihat titik kesulitan di lapangan dan segera mengambil langkah penyelesaian. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri dampak kenaikan harga kebutuhan pokok,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga di berbagai kabupaten/kota, antara lain cabai merah di 242 daerah, minyak goreng di 214 daerah, bawang merah di 169 daerah, gula pasir di 125 daerah, serta beras di 105 daerah.
Menanggapi hal tersebut, Yuas Elko menegaskan Pemprov Kalteng terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok di daerah.
Baca Juga : Leonard S Ampung Harapkan TPID Makin Adaptif Hadapi Tantangan Ekonomi Digital
Ia menyampaikan langkah antisipatif terus dilakukan, termasuk pengawasan distribusi BBM dan LPG bersubsidi, optimalisasi pasar murah, serta penguatan koordinasi bersama Bulog, Bank Indonesia, aparat keamanan, dan perangkat daerah terkait menjelang peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.
“Seluruh perangkat daerah yang membidangi pengendalian inflasi wajib melakukan langkah cepat dan responsif terhadap kondisi di masyarakat, agar kebutuhan pokok tetap tersedia dan mudah dijangkau masyarakat,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post