Aliansi Mahasiswa Desak Jaminan Sosial dan Upah Layak untuk Buruh Informal

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Aliansi mahasiswa anak buruh menggelar aksi demonstrasi menuntut perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja informal di depan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Senin (4/5/2026) sore.

Koordinator lapangan aksi, Jales Veva Jaya Mahe menjelaskan, buruh informal masih menghadapi persoalan serius, mulai dari tidak adanya kepastian upah hingga minimnya akses jaminan sosial.

“Buruh informal tidak mendapatkan kepastian jaminan sosial, upah di bawah standar. Yang kami soroti bukan hanya buruh sawit atau pertanian, tapi juga pekerja seperti tukang angkat barang hingga badut,” katanya kepada awak media.

Baca Juga : Program KHBS Berorientasi Pada Kesejahteraan Masyarakat

Ia membeberkan, pihaknya telah melakukan kajian lapangan di sejumlah daerah, seperti Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Timur, Seruyan, dan Kotawaringin Timur dan hasilnya menunjukkan banyak pekerja belum memperoleh perlindungan dasar.

Menurutnya, tuntutan utama mahasiswa adalah penerapan upah minimum yang jelas serta jaminan sosial yang bersifat universal bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal.

“Kami melihat perhatian pemerintah masih kurang, karena temuan di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan harapan,” tegasnya.

Jales juga menegaskan aksi tersebut akan berlanjut jika tuntutan tidak ditindaklanjuti. “Aksi ini akan ada jilid dua, kami harap pemerintah segera merespons,” katanya.

Menanggapi hal itu, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menyatakan pemerintah menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

“Tugas pemerintah adalah mendengar, mencatat, kemudian merumuskan kebijakan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Baca Juga : Pengelolaan Keuangan Daerah Demi Kesejahteraan Masyarakat

Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan diteruskan kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

“Yang sudah baik akan diperbaiki, sementara yang belum akan kami dorong menjadi lebih baik, termasuk berkolaborasi dengan legislatif,” tukasnya. [Red]