Kaltengtoday.com, Sampit – Pemberitaan terkait tingginya angka kemiskinan di Kotawaringin Timur langsung memantik gelombang reaksi dari masyarakat di media sosial. Respons yang muncul tidak hanya ramai, tetapi juga didominasi nada kecewa, kritik keras, bahkan sinisme terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD.
Di berbagai kolom komentar, publik secara terbuka mempertanyakan fungsi lembaga legislatif yang dinilai tidak lagi berpihak kepada rakyat.
Seorang warganet menulis, “Kursinya dapat beli, setelah duduk mikir diri sendiri. Kesejahteraan rakyat cuma jargon kampanye.”
Komentar lain bahkan lebih tajam, menyentil langsung peran DPRD sebagai wakil rakyat: “DPRD itu bukan wakil rakyat, tapi wakil untuk keluarganya.”
Nada kekecewaan juga muncul dari warga yang menyoroti ketimpangan bantuan sosial: “Dana bantuan yang dapat hanya keluarga kaya, rakyat miskin tidak diperhatikan.”
Baca Juga : Empat Raperda Dievaluasi, DPRD Palangka Raya Perkuat Substansi Regulasi
Jika ditarik lebih dalam, reaksi publik ini bukan sekadar emosi sesaat, melainkan indikasi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Beberapa komentar bahkan menyiratkan dugaan praktik politik uang dan kepentingan pribadi. “DPRD Kotim memperkaya diri sendiri.”
“Pejabatnya tambah kaya, masyarakatnya tambah sengsara.”
Sementara itu, ada pula warga yang mempertanyakan secara mendasar, “Fungsinya dan guna DPR apa sih?”
Pertanyaan ini sederhana, tapi menjadi pukulan telak. Karena ketika masyarakat mulai mempertanyakan fungsi lembaga, itu berarti legitimasi moralnya sedang goyah.
Discussion about this post