Program Kredit UMKM Haguet 2026, Pemprov Tekankan Mitigasi Risiko dan Akses Pembiayaan

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Plt. Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Darliansjah menyampaikan program Kredit UMKM Haguet Tahun 2026 dirancang untuk mendorong pelaku usaha mikro dan kecil agar semakin produktif.

Selain itu, mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dan, skema ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Kalteng.

Baca Juga : Skema Kredit UMKM Haguet 2026 Dimatangkan, Pemprov Kalteng Tekankan Mitigasi Risiko

“Pelaksanaan program ini harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan mitigasi risiko yang baik, sehingga tingkat kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) dapat dijaga di bawah 3 persen,” katanya kepada awam media, Selasa (21/4/2026).

Ia menambahkan, dari sisi regulasi, dukungan Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan, termasuk mengacu pada ketentuan seperti POJK Nomor 19 dan membuka peluang mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain, khususnya dalam pengembangan skema berbasis sharing interest.

“Penetapan sasaran program, jumlah penerima, dan plafon kredit harus dirumuskan secara jelas,” ujarnya.

Sebagai ilustrasi, apabila ditargetkan 3.000 nasabah dengan plafon rata-rata Rp50 juta, maka total penyaluran kredit dapat mencapai Rp150 miliar, dengan kebutuhan subsidi bunga sekitar 3 persen atau Rp4,5 miliar per tahun.

“Mekanisme penyaluran subsidi dapat dilakukan di awal maupun secara bertahap melalui perjanjian kerja sama, dengan penyesuaian apabila realisasi tidak mencapai target,” ungkapnya.

Baca Juga : Kick Off Road to Dekranas 2026, Jadi Tantangan Untuk UMKM di Bartim

Dalam implementasinya, diperlukan langkah strategis seperti penetapan pilot project, proses penyaringan oleh Dinas Koperasi dan UMKM, serta penilaian kelayakan usaha oleh Bank Kalteng bersama Jamkrida sebelum kredit disalurkan.

Selain itu, tim teknis diharapkan segera menyusun petunjuk teknis yang terintegrasi dan selaras antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga penjamin. [Red]