Kaltengtoday.com, Sampit – Eskalasi polemik keikutsertaan atlet Kotawaringin Timur (Kotim) dalam Porprov Kalteng 2026 kian memanas. Pasca-audiensi dengan KONI, sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) mulai mengambil sikap konfrontatif terhadap lambatnya respons pemerintah daerah dalam menjamin kepastian nasib para atlet.
Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Kotim, Mukhlan, secara tegas memberikan ultimatum 3×24 jam kepada pihak terkait untuk menunjukkan progres nyata. Jika tuntutan tersebut diabaikan, ia memastikan akan ada pengerahan massa untuk melakukan aksi protes di depan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotim.
Baca Juga : KONI Kobar Siapkan Porprov XIII/2026, Dispora Kalteng Tekankan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
Selain ancaman aksi, SAPMA mendesak DPRD Kotim untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Langkah ini dianggap mendesak guna membedah akar masalah anggaran dan mencari solusi hukum bagi keberangkatan kontingen daerah.
Mukhlan juga menyoroti kinerja internal birokrasi dan meminta Bupati Kotim segera mengevaluasi jabatan Kepala Dispora. Menurutnya, ketidakpastian yang terjadi saat ini merupakan bentuk kelalaian fatal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan yang berdampak luas.
Krisis ini menandai pergeseran fase polemik, dari dialog diplomatis menuju tekanan politik terbuka. Keterlibatan OKP menunjukkan bahwa isu olahraga ini telah bertransformasi menjadi persoalan kebijakan publik yang memerlukan intervensi serius dari pemangku kepentingan tertinggi di daerah.
Kondisi ini diperparah dengan pengakuan KONI terkait kendala anggaran yang hingga kini belum menemui titik terang. Akibatnya, stabilitas mental dan loyalitas atlet mulai goyah karena tidak adanya jaminan dukungan dari pemerintah kabupaten untuk berlaga di level provinsi.
Baca Juga : Kadispora Kalteng Lepas dan Berangkatkan Kontigen Kalteng Menuju Pra POPNAS Zona III Tahun 2024
Dampak nyata di lapangan mulai terlihat dengan adanya laporan kepindahan sejumlah atlet potensial ke daerah lain. Para atlet kini berada di posisi sulit: bertahan dalam ketidakpastian administratif di Kotim atau memilih membela daerah lain yang lebih siap secara finansial dan manajerial.
Publik kini menantikan langkah konkret Bupati dan DPRD Kotim dalam menjawab ultimatum 3×24 jam tersebut. Keputusan dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu: apakah polemik ini akan mereda melalui kebijakan solutif, atau justru memicu gelombang aksi massa yang lebih besar.[Red]
Discussion about this post