Kaltengtoday.com, Sampit – Ada satu ironi yang kini sedang terjadi dalam dunia olahraga di Kotawaringin Timur. Ketika para atlet sedang bersiap menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah XIII Tahun 2026, justru yang mereka hadapi bukan lawan di arena pertandingan, melainkan kebuntuan birokrasi yang berlarut-larut.
Kisruh anggaran hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kotim telah menciptakan satu situasi yang memprihatinkan: pembinaan atlet terancam tersendat bukan karena kurangnya semangat olahraga, melainkan karena bayang-bayang persoalan masa lalu yang belum benar-benar selesai.
Padahal, jika ditarik ke belakang, publik tentu masih mengingat bagaimana kasus skandal kasus korupsi dana hibah KONI tahun anggaran 2021–2023 menyeret sejumlah nama ke ranah hukum. Penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan bahwa ada penyimpangan serius dalam pengelolaan organisasi pada masa itu.
Namun satu hal yang perlu ditegaskan: KONI hari ini tidak bisa terus-menerus dihukum oleh kesalahan masa lalu.
Kepengurusan yang ada saat ini justru sedang berusaha menata ulang organisasi di tengah situasi yang tidak mudah. Alih-alih menikmati dukungan penuh untuk memulihkan pembinaan olahraga, mereka justru menghadapi kerumitan administratif yang membuat organisasi hampir tidak bisa bergerak.
Antara Kehati-hatian dan Kebuntuan
Dalam rapat dengar pendapat DPRD, persoalan yang muncul bukan semata soal ada atau tidaknya anggaran, tetapi tentang mekanisme administrasi.
Anggaran hibah KONI yang awalnya tercantum sebesar Rp750 juta dalam RKA kemudian berkembang menjadi Rp3 miliar dalam DPA. Perubahan angka ini menimbulkan pertanyaan tentang mekanisme penganggaran yang harus dipastikan sesuai prosedur.
Baca Juga : KONI Kobar Siapkan Porprov XIII/2026, Dispora Kalteng Tekankan Kolaborasi Tanpa Ego Sektoral
Pemerintah daerah melalui Dispora menyatakan tidak menahan pencairan dana. Mereka hanya memastikan seluruh tahapan mengikuti aturan hibah sebagaimana diatur dalam Perbup. Sikap ini tentu dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian setelah skandal masa lalu.
Tetapi disisi lain, kehati-hatian birokrasi yang terlalu lama juga bisa berubah menjadi kebuntuan yang merugikan atlet. Sebab olahraga tidak mengenal istilah menunggu terlalu lama.
Persiapan Porprov berjalan dengan kalender yang jelas. Pendaftaran cabang olahraga sudah dibuka sejak Februari dan akan ditutup pada April. Tanpa anggaran untuk melakukan seleksi atlet, KONI praktis tidak bisa menentukan siapa saja yang akan mewakili daerah.
Discussion about this post