Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas dalam menyampaikan laporan dari Badan Anggaran (Banggar) terhadap hasil pembahasan Raperda APBD, Tahun Anggaran (TA) 2026, dan menyoroti postur APBN 2026 dengan 8 agenda prioritas, pada rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun 2025 di gedung dewan setempat, belum lama ini.
Baca Juga : Banggar DPRD Sampaikan Laporan dan Rekomendasi
“Kami DPRD menyoroti postur APBN 2026, dengan 8 agenda prioritas pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, makanan bergizi gratis, pendidikan bermutu kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan dan keamanan,” kata Juru Bicara Banggar DPRD Gunung Mas, Herbert Y Asin.
Selain itu ujarnya, akselerasi investasi dan perdagangan yang dituangkan dalam 18 program prioritas pembangunan pemerintah pusat, terlihat dalam APBN 2026, dianggarkan Rp. 24,9 triliun dari total belanja APBN yaitu, Rp 3.842 triliun, kecil porsi anggaran ini berimplikasi pada penurunan alokasi infrastruktur di daerah.
“Contoh pada Dinas Pekerjaan Umum Gunung Mas, yang mengalami penurunan anggaran secara signifikan dari tahun sebelumnya,” terang dia.
Baca Juga : Banggar Sampaikan Laporan terkait APBD TA.2025
Ia menambahkan, Banggar DPRD Gunung Mas bersama tim TAPD Pemda Gunung Mas, telah bekerja 4 hari membahas rancangan APBD TA,2026. Secara cermat komprehensif dengan penuh dinamika, sehingga DPRD tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama pemotongan tambahan penghasilan pegawai baik PNS, PPPK dan PTT/Paruh Waktu, sopir, CS yang akan di outsourcing.
“Dari simulasi simulasi perhitungan TPP yang dilakukan oleh TAPD semua PNS, Guru semua TPP mengalami penurunan sebesar 15% dan semua PPPK pengurangan 55,5%, kondisi inilah yang menempatkan kita pada keputusan yang sangat sulit, memang imbauan pusat agar porsi belanja pegawai tidak bisa melebihi 50% dari total APBD,” kata dia. [Red]
Discussion about this post