Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (APBD Kalteng) tahun 2026 mengalami penurunan cukup tajam dan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) harus memfokuskan arah pembangunan.
Pemprov Kalteng memusatkan perhatian hanya pada sektor-sektor yang dinilai paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Baca Juga : Ikuti Arahan Mendagri, Wagub Kalteng Siapkan Langkah Antisipatif Hadapi Penurunan APBD
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen.
Dan, jika pada 2025 anggaran daerah mencapai Rp 8,3 triliun, maka pada 2026 anggaran tersebut menyusut menjadi sekitar Rp 5,4 triliun.
Penurunan signifikan ini menyebabkan ruang gerak keuangan pemerintah daerah semakin terbatas dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif serta terukur.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt. Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung menjelaskan, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara lebih ketat dalam pemanfaatan anggaran.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” katanya, Senin (12/1/2026).
Agar roda pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan, menurutnya, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan skala prioritas yang jelas.
“Pengalokasian anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur vital yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, ia menegaskan bahwa Pemprov Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Penurunan APBD memberikan pengaruh terhadap tiga aspek utama. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian program pembangunan dengan mengedepankan prioritas yang telah melalui pertimbangan matang,” tuturnya.
“Otomatis belanja rutin dan non prioritas dikurangi, kemudian berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” imbuhnya
Baca Juga : DPRD Gumas Harap APBD Perubahan Pengunaan Mesti Tepat Sasaran
Dari kondisi ini, pihaknya mengungkapkan bahwa arah pembangunan Kalteng pada tahun 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Sementara itu, pengeluaran yang tidak bersifat mendesak ditekan seminimal mungkin.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” tutupnya. [Red]
Discussion about this post