Langkanya BBM Jadi Salah Satu Perhatian Pemkab Bartim di Tahun 2026

Kaltengtoday.com, Tamiang Layang – Sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Barito Timur, nampak sibuk dengan aktifitas masing-masing hari ini (Rabu, 7/1/2026). Paska Bupati Bartim Muhammad Yamin mengisyaratkan sejumlah poin yang harus diperhatikan kemarin (Selasa, 6/1/2026), para kepala OPD mulai menjalankan instruksi tersebut.

Yamin menyatakan, kesiapsiagaan menghadapi bencana, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), sampai gejolak harga kebutuhan pokok, menjadi fokus dalam pelayanan publik di tahun 2026 ini. Di samping itu, yang tak kalah penting adalah pengawasan ketat terhadap inflasi daerah, penanganan stunting serta pencegahan pada meningkatnya kemiskinan ekstrim.

Baca Juga : Perlahan, Harga BBM di Ampah dan Tamiang Layang Berangsur Turun

“Untuk itu, saya meminta dengan sangat, agar jajaran perangkat daerah, agar pelayanan publik jangan sampai lengah.Dan pada para kepala perangkat daerah, perlu saya ingatkan, kesiapan pertanggungjawaban anggaran tahun 2025 juga akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Kalimantan Tengah,” kata lelaki yang pernah bertugas di sejumlah OPD saat masih menjadi PNS dulu tersebut,

Yamin yang kini adalah anggota partai PDI-P itu, juga menambahkan bahwa pelaksanaan program tahun anggaran 2026 harus berjalan tertib dan akuntabel mulai awal tahun. Kecepatan, kepedulian dan kehadiran negara di tengah masyarakat, akan menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintahan. Bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran.

Baca Juga : Kekurangan Pasokan dari Pertamina, Kelangkaan BBM Landa Barito Timur

Tahun 2026 sendiri menjadi tahun yang penuh tantangan, karena anggaran yang dipangkas untuk Bartim cukup besar, yaitu mencapai sekitar Rp5 triliun. Sehingga untuk ini, efisiensi anggaran tentu akan menjadi keniscayaan.

Namun, Pemkab Bartim selalu menegaskan, bahwa hal ini tidak serta merta menjadikan layanan pada publik menjadi kendur. Karena seperti yang ia katakan tadi, keberhasilan pemerintahan tidak ditentukan oleh besarnya anggaran saja. Melainkan juga kualitas kinerjanya. [Red]