Fraksi Demokrat DPRD Kotim Dukung Pilkada Ditunda Ini Alasannya !

Kalteng Today – Sampit, – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD, Kabupaten Kotawaringin Timur, Parimus, SE menyambut baik pernyataan ketua DPD RI Melalui Komite I, Agustin Teras Narang belum lama ini yang telah menyatakan sikap penolakan terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) baik itu gubernur juga bupati  yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 kepada DPR RI.

“Jika mengutip dari pernyataan Ketua Komite I DPD RI salah satu alasan nya kenapa harus di tunda lagi karena melibatkan 270 daerah dan 105 juta jiwa terancam keselamatan kesehatannya di tengah wabah virus covid 19 karena sampai saat ini warga yang terinfeksi terus bertambah dan belum ada tahu kapan akan berakhir, dan itu benar adanya,” kata Parimus, Kamis (4/6/2020) kepada kaltengtoday.com.

Melalui Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menyampaikan sikap penolakan terhadap Pemilukada gubernur dan bupati, kepada DPR RI, dengan pertimbangan keselamatan kesehatan masyarakat masih menjadi ancaman ditengah pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan pilkada dinilai tidak akan maksimal.

“Selain poin itu alasan lain kan ketika penyelenggaraan pilkada tetap dilaksanakan di 9 Desember juga dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas dari demokrasi itu sendiri yang dimana sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, karena tidak memperhatikan aspek sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Parimus.

Ketua DPC Demokrat Kotim ini sepakat alangkah baiknya tahapan pilkada untuk kembali ditunda pelaksanaannya, sementara bersama-sama fokus dulu melawan virus corona, agar mata rantai penyebarannya tidak lagi memakan korban jiwa.

“Ini perlu sikapi bersama dan saya mengajak seluruh fraksi partai politik di seluruh wilayah supaya bersatu membuat mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kebijakan menyelamatkan seluruh masyarakat kita dari ancaman virus mematikan itu,” ujar Parimus.

Baca Juga: Maju di Pilkada Legislator dan ASN Harus Mundur Dari Jabatan

Parimus menambahkan, pertimbangan lainnya terhadap penundaan pilkada yakni terkait soal anggaran pilkada dimana kita ketahui bersama semua daerah termasuk kotim anggaran sudah dialihkan semua untuk menangani Covid 19.

“Sehingga itu artinya perlu dipertimbangkan lagi jika anggaran nya kurang jelas, maka pelaksanaan pilkada tidak akan berjalan maksimal dan kedepan justru menimbulkan masalah  baru,” Demikian Parimus. [Red]