Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat diperkirakan berdampak signifikan pada kemampuan pembiayaan pembangunan Kalimantan Tengah (Kalteng) pada 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, meminta pemerintah daerah lebih selektif dalam mengatur belanja agar program-program prioritas tetap dapat dilaksanakan. Ia menegaskan bahwa sektor pelayanan publik harus menjadi perhatian utama di tengah penurunan dukungan anggaran pusat.
“Tentunya pemerintah akan memprioritaskan yang skala prioritas. Terkait penurunan TKD ini kan berimbas pada pembiayaan pembangunan. Makanya yang prioritas itu yang diutamakan untuk pelayanan masyarakat,” kata Purdiono, Senin (13/10/2025).
Baca Juga : Pemprov Siapkan Langkah Strategis Hadapi Pemangkasan TKD 2026
Purdiono memaparkan, postur APBD Kalteng 2025 sebelumnya mencapai Rp10,2 triliun. Namun jumlah itu harus dirasionalisasi setelah terbitnya Instruksi Presiden untuk tahun anggaran 2026, sehingga nilai APBD diperkirakan turun menjadi sekitar Rp7 triliun.
“APBD 2025 itu kan Rp10,2 triliun, kemudian dirasionalisasi lagi karena ada Inpres untuk 2026. Jadi APBD tinggal Rp7 sekian. Tentu saja ada penurunan,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, ia mendorong pemerintah daerah melakukan rasionalisasi secara bijak. Program yang belum mendesak sebaiknya ditunda, sementara sumber daya difokuskan pada kegiatan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Harapan kita supaya yang prioritas itu yang diutamakan. Jadi yang skala-skala yang masih belum, ya kita tunda,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post