Dewan Ingatkan Perusahaan Patuhi Perda Tenaga Kerja Lokal

Kaltengtoday.com, Puruk Cahu – Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura) mengingatkan seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat agar konsisten mematuhi regulasi daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Murung Raya, H. Barlin. Ia menegaskan, keberadaan perusahaan di daerah harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjalankan aktivitas bisnis semata.

Baca Juga: Legislator Pemerataan Layanan Kesehatan: Jangan Ada Warga Terlantar karena Jarak dan Fasilitas

“Di Laung Tuhup dan sekitarnya terdapat banyak perusahaan tambang maupun kehutanan yang beroperasi. Saya menekankan agar mereka tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberi ruang lebih besar bagi masyarakat lokal, terutama dalam hal kesempatan kerja,” tegas Barlin, baru-baru ini.

Menurutnya, Perda tersebut secara jelas mengatur kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja dari daerah setempat selama memenuhi syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan. “Kami di DPRD akan terus mengawal regulasi ini. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, sementara peluang kerja justru diisi oleh tenaga kerja dari luar,” tambahnya.

Selain aspek ketenagakerjaan, Barlin juga menyoroti pentingnya kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Baca Juga: Meningkatkan Pasar Rakyat untuk Dongkrak PAD di Kabupaten Gunung Mas

“Program CSR jangan hanya formalitas. Harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur kecil yang langsung dirasakan oleh warga,” ujarnya.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan terus melakukan pengawasan agar investasi yang masuk ke daerah berjalan seimbang antara kepentingan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. [Red]