Kaltengtoday.com, Sampit – Menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Komisi IV DPRD Kotim mengangkat dua isu strategis: efisiensi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal. Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari penataan belanja daerah yang lebih produktif.
Ketua Komisi IV, Mariani, menyampaikan bahwa struktur OPD saat ini perlu dikaji ulang agar tidak membebani anggaran. “Kita harus pastikan setiap OPD memiliki fungsi yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Efisiensi bukan berarti pengurangan, tapi penataan agar lebih efektif,” ujarnya, (21/10/2025).
Baca Juga : Reses DPRD Kotim Jadi Alarm Disiplin Anggaran: Ketua Dewan Ingatkan Jangan Main-main dengan RAPBD
Di sisi lain, Komisi IV menyoroti minimnya akses jalan dan fasilitas dasar di desa-desa terpencil. Beberapa wilayah masih kesulitan mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan infrastruktur. “Pembangunan fisik harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar pemerataan simbolik,” tambah Mariani.
DPRD meminta Bappeda dan Dinas PUPR menyusun skema prioritas berbasis data, termasuk indeks keterisolasian dan potensi ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, pembangunan diharapkan lebih berdampak dan berkelanjutan.
Baca Juga : Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Komisi IV juga mengusulkan agar alokasi anggaran infrastruktur tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga melalui skema dana pusat dan kerja sama swasta. “Kita harus kreatif dalam pembiayaan, agar pembangunan tidak stagnan karena keterbatasan fiskal,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post