Pemprov Kalteng Perkuat Pencegahan Korupsi

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalteng Sunarti saat membacakan sambutan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov) berkomitmen memperkuat langkah-langkah pencegahan korupsi.

Hal ini sampaikannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang digelar di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (23/10/2025).

Baca Juga : BPKP Kalteng Sampaikan Laporan Eksekutif Daerah dan Policy Brief kepada Agustiar Sabran

“Dalam konteks pengelolaan pajak daerah, kita memahami bahwa sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Namun tanpa sistem dan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan akan semakin besar,” katanya.

Ia menjelaskan, hal tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dalam penguatan tata kelola, Pemprov Kalteng telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Pengendalian Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/385/2025.

Tim tersebut memiliki mandat strategis untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan tata kelola pajak daerah, memperkuat pengawasan lintas instansi, serta memastikan sinergi antara Pemprov, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan lembaga terkait lainnya guna meningkatkan efisiensi serta akurasi data pendapatan daerah.

“Kolaborasi dengan KPK dan BPKP merupakan elemen penting dalam memperkuat sistem pengendalian intern, meminimalkan potensi kebocoran, dan menumbuhkan budaya integritas di seluruh lini pelayanan publik,” tuturnya.

Baca Juga : Edy Pratowo Kukuhkan Kepala BPKP Kalteng

Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya digitalisasi, integrasi data, dan transparansi informasi sebagai tiga pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang bersih, efisien, dan akuntabel.

“Rakor ini diharapkan menjadi momentum refleksi dan konsolidasi untuk melahirkan rekomendasi strategis pencegahan korupsi di sektor pajak daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” tutupnya. [Red]