Kaltengtoday.com, Jakarta — Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menjelaskan, pandangan strategis terkait penurunan alokasi dana transfer dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialami pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Sesuai kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian bersama agar kebijakan fiskal nasional tetap menjamin keseimbangan dan keadilan pembangunan antarwilayah, serta tidak menghambat pelaksanaan program-program prioritas di daerah.
“Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penurunan tersebut juga terjadi secara nyata di wilayah Kalimantan, di mana seluruh provinsi mengalami penurunan alokasi anggaran yang cukup signifikan,” katanya, Rabu (8/10/2025).
Baca Juga : DPRD Kotim Kritik DBH Sawit Rp16 Miliar: Tidak Wajar, Harus Ada Penjelasan dari Pusat
Berdasarkan data, ia menambahkan, Kalteng mengalami penurunan sekitar 45 persen, Kalimantan Selatan sebesar 46 persen, dan Kalimantan Timur hingga 73 persen.
“Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan, dengan kondisi seperti ini, banyak program pembangunan yang berpotensi tertunda.
“Namun demikian, kami memahami bahwa kebijakan fiskal nasional perlu ruang penyesuaian dan akan terus dievaluasi bersama,” tegasnya.
Pihaknya menyoroti permasalahan Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum sepenuhnya mencerminkan kontribusi ekonomi daerah.
“Sebagai contoh, Kalimantan Timur yang merupakan daerah penghasil sumber daya alam hanya memperoleh DBH sekitar Rp10 miliar, bahkan lebih rendah dari beberapa provinsi non-penghasil,” terangnya.
Baca Juga : DPRD Kotim Kritik Keras: DBH Sawit Rp16 Miliar Dinilai Tidak Wajar
Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya peninjauan terhadap formulasi pembagian yang lebih adil dan proporsional.
“Kami tidak dalam posisi menyalahkan, namun mengajak semua pihak melihat kembali aspek keadilan fiskal. Pembangunan nasional hanya akan berjalan seimbang jika seluruh daerah diberi ruang fiskal yang proporsional sesuai kontribusinya,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post