Kaltengtoday.com, Sampit – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah, menegaskan pentingnya langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak alat berat dan pelabuhan. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas komisi menyikapi penurunan drastis Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp350 miliar.
“Di tengah tekanan fiskal, kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat. Kotim punya potensi PAD yang belum tergarap maksimal, terutama dari alat berat dan aktivitas pelabuhan. Ini harus segera ditata,” ujar Juliansyah, Jum’at (11/10/2025).
Baca Juga : Bapenda Palangka Raya Ajak Masyarakat Tidak Tunda Pembayaran Pajak
Ia menjelaskan bahwa ratusan unit alat berat beroperasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan konstruksi, namun belum seluruhnya terdata secara resmi untuk dikenakan pajak daerah. Selain itu, pelabuhan Sampit dan pelabuhan sungai lainnya memiliki volume bongkar muat yang tinggi, namun belum terintegrasi dalam sistem retribusi digital yang transparan.
DPRD Kotim mendorong agar pemerintah daerah melalui BPKAD dan Dinas Pendapatan segera:
– Menyusun regulasi teknis pemungutan pajak alat berat berbasis pelaporan GPS dan sistem digital.
– Mengintegrasikan sistem pelabuhan dengan dashboard PAD daerah untuk memantau aktivitas ekonomi secara real-time.
– Melibatkan Dishub, Satpol PP, dan Dinas Perizinan dalam pengawasan operasional alat berat dan pelabuhan.
– Melakukan pendataan ulang terhadap alat berat milik perusahaan dan kontraktor lokal yang beroperasi di wilayah Kotim.
Baca Juga : Kepala Bapenda Palangka Raya: Pajak Adalah Fondasi Pembangunan Kota
Juliansyah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD agar tidak menimbulkan resistensi dari pelaku usaha. “Kita tidak ingin pungutan liar atau kebijakan yang membebani. Yang kita dorong adalah sistem yang adil, terukur, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” tegasnya.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka menengah DPRD Kotim untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas di tengah ancaman defisit anggaran tahun 2026. [Red]
Discussion about this post