Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 diperkirakan mengalami penurunan.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan legislatif, terutama terkait kemampuan pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa situasi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk memperketat penetapan skala prioritas program.
Menurutnya, kebijakan anggaran harus difokuskan pada hal-hal yang paling mendesak dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Baca Juga : Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan
“Ya, tidak semua yang dianggap prioritas bisa dipenuhi. Jadi, mau tidak mau harus dilakukan penajaman skala prioritas, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Freddy, Kamis (25/9/2025) di Palangka Raya.
Freddy menjelaskan, dengan keterbatasan fiskal akibat penurunan proyeksi APBD, Pemprov Kalteng perlu lebih realistis dalam menyusun program pembangunan.
Pihaknya menilai, langkah efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen terhadap masyarakat, melainkan memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal.
“Kalau keuangan terbatas, yang penting program yang betul-betul menyentuh masyarakat itu jangan sampai dikurangi. Sektor-sektor strategis seperti layanan publik tetap harus dijaga,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap program-program tahun berjalan, untuk memastikan tidak ada pemborosan dan kegiatan yang tumpang tindih antarinstansi. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat ketahanan fiskal Kalteng di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. [Red]
Discussion about this post