Kalyengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam upaya menagih kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah penurunan proyeksi APBD tahun 2026.
Anggota DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menuturkan bahwa optimalisasi penerimaan dari DBH merupakan salah satu strategi kunci agar target pendapatan daerah tidak meleset jauh dari rencana.
Ia menilai, langkah proaktif pemerintah provinsi dalam memperjuangkan hak fiskal daerah sangat krusial bagi keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga : Tekankan Program Dana Bagi Hasil Sumber Dana Reboisasi
“Kita mendukung dan mensupport penuh upaya Pemprov untuk mengejar kekurangan setoran DBH dari pusat. Ini penting supaya target APBD bisa tetap tercapai sesuai perencanaan,” kata Freddy Eing, Kamis (25/9/2025).
Ia menambahkan, penurunan APBD di awal masa pemerintahan saat ini bukanlah kondisi yang ideal, sebab dapat mempengaruhi pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.
Oleh karena itu, percepatan pencairan DBH menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ritme pembangunan.
“Pembangunan itu kan untuk memenuhi visi dan misi pemerintah provinsi. Kalau APBD di tahun pertama saja sudah turun jauh, tentu tidak elok. Maka upaya mengejar dana pusat ini sangat penting,” tuturnya.
Freddy juga memastikan bahwa antara DPRD dan Pemprov memiliki pandangan yang sama dalam hal memperkuat posisi keuangan daerah. Menurutnya, kerjasama eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar proses penagihan dan pencairan dana pusat berjalan efektif.
“Intinya, kita mendukung penuh upaya Pemprov untuk menarik kekurangan setoran dari pusat, karena memang ada peluang dan itu hak daerah yang harus diperjuangkan,” pungkasnya. [Red]
Discussion about this post